JAKARTA-riautribune: Komisi X DPR RI berencana segera memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan. Pemanggilan ini terkait keikutsertaan Indonesia dalam acara Frankfurt Book Fair 2015 di Jerman beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan nanti, Komisi X akan menanyakan anggaran acara yang menghabiskan dana ‎hingga 10 juta Euro atau setara dengan Rp 141 miliar. Selain itu, Komisi X juga akan membahas mengenai konten dan pertanggungjawaban panitia.

Begitu kata Anggota Komisi X Teguh Juwarno dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (3/11).

"Soal Indonesia diundang menjadi tamu kehormatan dan Frankfurt Book Fair 2015 memang kami di Komisi X mengetahuinya dan kami melihat ini peluang yang bagus untuk masyarakat Eropa bisa melihat kekayaan khasanah karya sastra Indonesia," ujar politisi PAN itu.

Sejumlah pihak mempertanyakan dengan anggaran Rp 141 miliar, Indonesia hanya mampu membawa 200 judul buku terjemahan. Padahal yang diharap sebagai guest of honour, Indonesia membawa 1.000 judul buku. Selain itu, konten buku yang ditampilkan diduga juga banyak membahas masa revolusi 1965. ‎

"Soal kontennya kenapa yang dimunculkan hanya kelompok tertentu, kami juga menerima pengaduan dari beberapa diplomat kita yang di sana yang intinya menyayangkan materi yang ditonjolkan justru tidak sejalan dengan apa yang selama ini menjadi garis diplomasi RI," lanjutnya.

Teguh pun menyayangkan konten yang ditampilkan tak membahas kebudayaan Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia dan sebagai negara demokrasi.

"Hal lain yang patut disayangkan adalah khasanah sastra Islam yang cukup berkembang di Tanah Air yang juga tidak mendapat tempat, padahal negara kita adalah negara demokrasi dengan penduduk Islam terbesar di dunia," ungkapnya.

Sebelumnya, muncul desakan agar anggaran Frankfurt Book Fair yang menguras kas negara melalui Kementerian yang dipimpin Anies Baswedan sebesar Rp146 miliar diaudit. Anggaran tersebut dinilai terlalu mahal karena angka uang itu sangat besar untuk kegiatan sekelas pameran buku dan diduga dilaksanakan tanpa tender. [rus]