"Tujuannya, supaya seluruh warga binaan pemasyarakatan (WBP) bisa menyalurkan hak suaranya sebagai Warga Negara. Saya sudah koordinasi dengan Menkumham dan Mendagri," kata politisi Partai Golkar ini, Senin(7/1). Anie menemukan adanya DPT yang tak sesaui dengan jumlah penghuni yang terekam KTP-el.
"saat ini berjumlah 219 orang. Sedangkan, penghuni yang sudah terekam KTP-e sejumlah 621 orang (Dispendukcapil Surabaya) dan 144 orang (Dispendukcapil Sidoarjo)," jelas Adis.
Dalam kegiatan ini, Adies Kadir juga melakukan kunjungan ke Kantor Imigrasi Khusus Surabaya untuk melihat layanan yang ada di tempat itu. Dia meminta supaya pelayanan kepada masyatakat terus ditingkatkan terutama dalam merespon kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
"Apalagi, jika gedung layanan yang sudah 50 persen sudah selesai dibangun. Sekarang saja, meski baru separuh tapi pelayanannya sangat memuaskan, nanti kalau sudah jadi harus lebih baik lagi," demikian Adis.(rmol)