BENGKALIS-riautribune: Komisi IV DPRD Bengkalis yang juga membidangi masalah pendidikan mengaku tidak pernah diberitahu sama sekali oleh Pemkab Bengkalis, terutama Dinas Pendidikan (Disdik) terkait tidak keluarnya izin pendirian Politeknik Kesehatan (Poltekes) di Bengkalis oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan RI.

“Sama sekali kita belum pernah dikabari atau diberitahu secara resmi sebagai institusi perwakilan rakyat di daerah oleh Pemkab Bengkalis terkait batalnya izin pendirian Poltekes. Belum ada pemberitahuan kepada DPRD Bengkalis khususnya komisi IV. Padahal rencana pendirian Poltekes itu masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah di sektor pendidikan,” ungkap Abi Bahrun S.Si, ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Selasa (03/11).

Disampaikannya, rencana pendirian Poltekes itu seharusnya dikoordinasikan serta dikomunikasikan dengan DPRD Bengkalis melalui komisi IV. Karena rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan bidang sumber daya manusia di sektor pendidikan yang juga implementasi dari rencana menjadikan Bengkalis sebagai Kota Pendidikan.

Kemudian tambah Abi Bahrun, tidak keluarnya izin pendirian Poltekes dari Dirjen Dikti itu tentu ada penyebabnya. Kekurangan maupun kelemahan itu bisa dijadikan evaluasi bersama antara Pemkab dengan DPRD Bengkalis, tidak didiamkan begitu saja seperti yang terjadi sekarang ini. Karena izin mendirikan Poltekes itu masih bisa diajukan kembali, dan tidak tertutup kemungkinan izinnya bakal dikabulkan Dirjen Dikti.

“Ini sama saja dengan mendiamkan persoalan yang terjadi. Stake Holder dalam hal ini tentu harus bertanggungjawab dimana kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan izin pendirian Poltekes itu gagal mendapat izin,” keluh politisi PKS tersebut.

Sebelumnya Ketua Pendiri Perguruan Tinggi Poltekes Bengkalis,  Sapri mengatakan bahwa untuk mendirikan Sekolah Tinggi Kesehatan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Hal itu disebabkan Dirjen Dikti tidak mengeluarkan izin, sedangkan calon mahasiswa sebanyak 40 orang sudah mendaftar, sehingga ke 40 calon mahasiswa itu otomatis tidak dapat mengikuti pendidikan.

“Pihak Dikti sampai sekarang belum mengeluarkan izin operasional untuk Poltekes Bengkalis, yang seyogyanya tahun 2015 ini sudah memulai kegiatan perkuliahan. Dengan belum keluarnya izin, terpaksa untuk tahun 2015 ini aktivitas perkuliahan belum bisa dilaksanakan, dan kita tetap upayakan tahun depan izin Dikti sudah keluar,” jelas Sapri.

Bahkan tambah Sapri, di tempat yang direncanakan untuk sekolah tinggi tersebut sudah ada 14 karyawan diantaranya security dan tenaga kebersihan yang sudah bekerja selama 6 bulan. Namun mereka selama 6 bulan belum menerima honor satu sen-pun, walaupun sebelum masuknya bulan suci Ramadhan lalu mereka sudah diberhentikan. (afa)