Pekanbaru - Riautribune:Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru HM Noer MBS kembali angkat suara terkait dengan pemutusan sementara aliran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Pekanbaru oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sekda Pekanbaru ini menyebutkan, jika belum dilunasinya tunggakan tagihan listrik PJU disebabkan karena Pemko Pekanbaru masih menunggu hasil audit BPKP Provinsi Riau terkait berapa besaran tagihan yang harus dibayarkan ke PLN.

 

 

“Kalau keinginan PLN itu, Pemko Pekanbaru harus bayar Rp 54 miliar. Untuk itu, dalam beberapa kali pertemuan, kami jelaskan bahwa yang berhutang ini bukan perorangan, melainkan pemerintah. Kami juga akan bayar kalau hasil auditnya sudah keluar,” kata M Noer, Kamis (27/12/2018). Mantan Asisten I Setdako Pekanbaru ini menambahkan, bahwa hutang tersebut pastinya juga akan dibayarkan.

 

Tapi tentunya harus melalui mekanisme sistem keuangan pemerintah, bukan sistem keuangan perusahaan. Jika memang harus ada denda yang dikenakan, sepanjang itu sesuai dengan aturan maka tetap akan dibayarkan. “PLN jangan khawatir tidak dibayar karena yang digunakan untuk membayar bukan uang M Noer. Dan karena bukan uang M Noer juga, Rp 100 pun juga harus dipertanggungjawabkan. Atas nama pemerintah Kota Pekanbaru saya juga sudah mengemis kepada PLN agar PJU yang ada jangan dimatikan karena itu menyangkut kepentingan masyarakat. Kasihan masyarakat,” cakapnya.

 

Salah satu alasan Pemko meminta PLN untuk tidak mematikan PJU, agar jelang akhir tahun dan masa libur sekolah ini tidak terjadi peningkatan kejahatan di jalanan yang diakibatkan oleh jalan yang gelap akibat PJU yang mati. Karena PJU ini sangat menyangkut kepentingan masyarakat. “Kalau lampu-lampu itu menerangi kantor Wali kota Pekanbaru, silahkan saja dimatikan tidak apa-apa.

 

Tapi inikan PJU itu menerangi jalan-jalan yang biasa digunakan masyarakat, jika jalan tetap terang di malam hari, kejahatan bisa ditekan,” ujarnya. Ke depannya, untuk mengurangi beban tagihan listrik, Pemko Pekanbaru akan mengurangi beberapa lampu yang dianggap tidak perlu seperti lampu taman. Termasuk juga mengganti beberapa lampu yang ada saat ini ke lampu yang lebih hemat energi dengan menggunakan lampu LED.

 

“Banyak cara yang akan dilakukan dalam rangka mengurangi tagihan listrik. Namun penerangan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung tatap akan dipertahankan,” pungkasnya.{ckc}