PEKANBARU-riautribune: Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menegaskan hanya satu di bawah pimpinan Umrah HM Thaib. Sedangkan untuk Indonesia, Ketua Umumnya adalah Djan Faridz. Demikian disampaikan Ketua DPW PPP Riau, Umrah HM Thaib didampingi sejumlah pengurus kepada pers sebelum pembukaan Rapat Konsolidasi Wilayah se-Riau di Pekanbaru, Ahad (1/11).

"Implikasi dari putusan Mahkamah Agung (MA) itu, maka kepengurusan DPP PPP yang sah adalah pimpinan Djanz Farid sebagai Ketua Umum sesuai hasil muktamar ke-8 di Jakarta. Jadi tidak ada istilah kembali ke Muktamar Bandung," katanya menjawab wartawan.

Karena itu pula, kata Umrah, perlu dilakukan Rapat Konsolidasi ini untuk menyamakan persepsi sekaligus menyampaikan hasil putusan MA ini hingga tingkat paling bawah. "Konsolidasi wilayah ini juga diperlukan untuk merespon berbagai masukan dan usulan secara internal yang mungkin timbul akibat dari putusan MA, seperti soal pemecatan, pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Riau dan DPRD Kabupaten/ Kota serta usulan-usulan pembahan alat kelengkapan dewan dan fraksi," lanjutnya.

Dikatakan Umrah, semua proses dari kebijakan tersebut harus dilakukan secara organisatoris dengan mekanisme partai yang jelas dan tegas. "Kebijakan dan sikap tegas partai ini dilakukan terhadap kelompok dan perseorangan yang mengatasnamakan PPP Muktamar Surabaya," tegasnya.

Menyinggung kader termasuk anggota dewan yang masih tidak mau menerima keputusan ini, katanya, pihaknya tidak ada istilahnya membuang kader sejauh mereka mematuhi AD/ ART PPP sesuai hasil Mukhtamar ke-8 Jakarta. "Kalau tidak lagi anggota partai tentu saja tidak berhak duduk di dewan. Apalagi mereka juga disurati sejak menang di PTUN Jajarta. Jadi kalau mereka di-PAW, bukan kita yang melakukan tapi AD/ ART yang menuntut seperti itu," lanjutnya.

Dalam rapat konsolidasi tersebut dihadiri Husnul Mubarak (Sekretaris DPW), Jon Hendri Hasan (Wakil Ketua), Afrizal DS (Wakil Ketua), Syamsudin Miswar (Wakil Sekretaris), Novel (Wakil Sekretaris) dan Okto Irianto (Ketua DPC PPP Pekanbaru). (rls/jen)