PEKANBARU-riautribune: Persoalan hutan juga berkenaan dengan persoalan masyarakat sekitarnya. Hal inilah yang kemudian disoroti oleh FKKM Riau, sebagai seorang anak jadi Riau, Mardiansyah menuturkan sulitnya menjaga hutan karena disisi lain harus memperhatikan perut masyarakat yang lapar.

 Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Riau bangun hubungan dengan Konsorsium dan Pendanaan guna mensejahterakan masyarakat dalam upaya menjaga hutan Riau di Hotel Alpha, Kamis (4/10)

Koordinator DPW FKKM Riau M. Mardiansyah mengatakan sangat sulit mengajak menjaga hutan, tetapi masyarakat yang berada di sekitar hutan itu masih harus berjuang mempertahankan ekonomi keluarganya, atau masyarakatnya belum sejahtera.

"Sulit mengajak menjaga hutan, disisi lain perut masyarakat kosong," ungkapnya saat kegiatan Ekpose Program FKKM Wilayah Riau.

Untuk itu, FKKM mendorong seluruh konsorsium untuk memberi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan memberi jaminan untuk menjaga hutan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemanfaatan potensi alam non kayu yang ada di sekitar kawasan seperti jasa lingkungan, eko wisata pemanfaatan perikanan serta kerajinan tangan. Diharapkan, kegiatan ini bisa mendorong ekonomi masyarakat.

FKKM juga menfasilitasi keterbatasan pemerintah saat diberlakukannya UU No. 23 yang kewenangan pengelolaan hutan ada di tingkat provinsi dan dilegasikan ke Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan kondisi keuangan sangat terbatas.

Salah Satu Syarat Operasional KPH dengan adanya Rancangan Pengoperasional (RP). FKKM mencoba mengatasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Yayasan Nusantara untuk menyusun RP agar LHK bisa beroperasional.

"Kami selalu ajak berdiskusi untuk memberi pemahaman untuk prospek tugas yang utuh," kata Mardiansyah yang juga Dosen Kehutanan Universitas Riau.

Dalam hal ini, FKKM tidak hanya bekerja sama dengan masyarakat dan NGO, tetapi juga pemerintah. Masing-Masing dibagi menjadi 5 kamar, kamar pemerintah, masyarakat, NGO, swasta dan akademisi (NET)