Jakarta - Riautribune:Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama memprioritaskan penyelesaian permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai di lingkungan Kemenag. Demikian salah satu kesimpulan raker Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

 

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong itu, Komisi VIII juga mendesak Kemenag untuk memprioritaskan program untuk penyelesaian sertifikasi, inpassing serta selisih tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru dan dosen yang dialokasikan dalam usulan tambahan anggaran. Raker yang beragendakan pembicaraan pendahuluan RAPBN Kemenag tahun 2019 ini, Komisi VIII menyetujui pagu indikatif Kemenag sebesar Rp63,042 triliun.

 

Dari jumlah tersebut terbesar dialokasikan untuk Pendidikan Islam sebesar Rp49,525 triliun, penyelenggaraan haji dan umrah Rp1,496 triliun dan dukungan manajemen sebesar Rp1,986 triliun serta jaminan produk halal sebesar Rp211,416 miliar. Di bagian lain, Komisi VIII juga mendesak Kemenag dalam penyusunan dan pengalokasian RAPBN 2019 memprioritaskan program bantuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Lembaga Pendidikan Keagamaan di lingkungan Kemenag.

 

Kemenag juga didorong untuk menjadi pemeran utama melalui Pendidikan dan bimbingan keagamaan dalam upaya pencegahan radikalisme. Sejumlah Anggota Komisi VIII dalam raker ini mengusulkan pembangunan asrama haji di beberapa daerah yang belum memiliki asrama bagi tamu-tamu Allah yang melaksanakan rukun Islam kelima tersebut.

 

Pembangunan asrama haji yang diusulkan adalah Banten, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan beberapa provinsi lainnya. Salah satu alasan yang dikemukakan Anggota Komisi VIII adalah para calon haji dari Provinsi Banten mesti masuk asrama haji di Pondok Gede di Jakarta Timur. Padahal Bandara Soekarno-Hatta lokasinya ada di Provinsi Banten, karena itu sudah saatnya Provinsi Banten memiliki asrama haji. (dpr)