Jakarta - Riautribune:Presiden Joko Widodo bagi-bagi sembako saat berkunjung ke wilayah Jawa Barat. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyoroti dilibatkannya aparat dalam pembagian sembako yang seolah seperti kampanye itu. Taufik pun mengartikan pembagian sembako tersebut sebagai salah satu bentuk kampanye yang dilakukan Jokowi.

 

Namun dia mengatakan, belum ada aturan di dalam Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur pelibatan aparat negara dalam kegiatan kampanye. "Saya tidak mengatakan sah-sah saja, belum ke sana. Tapi tentunya kalau sudah melibatkan aparat (tidak boleh), sungguhpun itu belum dimasukkan di dalam aturan PKPU," kata Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

 

Meski begitu, ia menyarankan agar pihak Istana Kepresidenan dapat memberikan penjelasan terkait kegiatan tersebut. Sebab, menurutnya Jokowi akan terkena imbas dari kegiatannya tersebut. Jokowi Bagi-bagi Sembako, Pimpinan DPR Soroti Dilibatkannya Aparat

 

"Tapi paling tidak ini harus diluruskan oleh pihak Istana. Supaya jangan merugikan Pak Jokowi sendiri karena bisa dianggap memanfaatkan fasilitas negara. Kan sayang, kasian," ujar Waketum PAN itu.

 

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan bantuan yang diberikan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya bukan bersifat kampanye.

 

Bantuan presiden sudah ada dari pemerintahan sebelumnya. Hal ini menjawab tudingan soal bantuan sembako dari Jokowi sebagai kampanye yang tengah jadi viral. Foto dan video yang viral itu berupa kupon sembako bercap Polres Sukabumi-Polsek Palabuhanratu, tas bertulisan 'Bantuan Presiden', hingga video polisi dan anggota TNI yang membagikan tas tersebut.

 

"Sebelum pemerintahan ini juga sudah seperti itu, dulu warnanya gini, sekarang warnanya gini," jelas Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/4). (dnc)