PEKANBARU-riautribune: Jika sebelumnya Senator asal Riau memberi rasa kecewa SKPD dan pemerintah daerah, ketika membincangkan soal RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Riau yang masih menggantung, ternyata jawaban sama juga disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan singkat melihat asap Jumat (9/10) kemarin. Presiden RI yang dikenal dengan "blusukan"-nya itu tidak bisa menyebutkan kapan RTRW Riau disahkan. "Secepatnya akan kita sahkan, kita akan koordinasikan dengan kementerian terkait," ucap Jokowi.

Pernyataan ini sekaligus memupuskan harapan, pemangku kebijakkan di Provinsi Riau untuk menyelesaikan sengkraut persoalan lahan, dan menjaga kelestarian hutan di daerah ini. Hal itu juga terlihat jelas ketika para senator Riau belum lama ini menggelar program penyerapan aspirasi. Isu RTRW tetap menjadi hal yang utama, karena banyak berkaitan dengan program pembangunan yang dijalankan daerah. Bahkan beberapa Kadis dan Perwakilan SKPD yang hadir sempat meninggalkan rapat, karena setiap program yang menggunakan dana APBN tetap mempertanyakan keabsahan dokumen RTRW.

Kadis Cipta Karya Dwi Agus Sumarno ketika diwawancara riautribune beberap waktu lalu mengatakan, bahwa dirinya langsung menolak anggaran dari pusat. Sebab, katanya, salah satu persyaratannya harus melampirkan keabsahan RTRW. Dan itulah yang hingga saat ini belum dimiliki oleh Provinsi Riau.

"Saya tinggalkan rapat dan langsung menyatakan menolak. Yah kita mau bagaimana lagi, RTRW kita saja sampai saat ini belum selesai juga. Belum disahkan juga oleh pemerintah pusat. Tiba-tiba saat mau menjalankan tugas, kita diberi syarat itu. Kan sama dengan mengerjai anak kecil namanya. Untuk apalagi mengharap dana dari pusat, toh anggaran kita bisa juga melaksanakan program itu. Intinya, jika senator mau serius, ayok kita urus RTRW ini. Jangan hanya menyerap aspirasi saja, penyampaiannya ke pusat nggak jalan," tegas Dwi.

Hal yang sama juga disampaikan pemerintah kabupaten kota. Selama RTRW belum disahkan, jangan harap persoalan lahan di Riau bisa diselesaikan. "Selama kita belum bisa menyelesaikan RTRW, maka kami belum bisa melaksanakan amanat rakyat untuk lahan dan mensejahterakan mereka," ucap Bupati Siak Drs. H. Syamsuar tegas dalam pertemuan dengan DPD RI di SKA Co EX beberapa waktu lalu. (ops)