BENGKALIS-riautribune: Untuk mensinergikan program pembangunan pada sektor kepemudaan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menandatangani nota kesepahaman atau memorentum of understanding (MoU).

Pendatanganan MoU dilakukan antara Penjabat Bupati Bengkalis Ahmadsyah Harrofie dengan Ketua DPD KNPI Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan pada acara silaturahmi di Balai Kerapatan Wisma Daerah Sri Mahkota, Rabu malam (08/10) kemarin. Penandatanganan disaksikan oleh pengurus KNPI dan sejumlah mantan Ketua KNPI serta kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Point penting dalam MoU antara Pemkab Bengkalis dan KNPI, diantaranya kemitraan dan partisipasi organisasi kepemudaan ini dalam derap langkah pembangunan kepemudaan. Misalnya dalam hal pembinaan kepemudaan, sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualtias dan siap serta terampil dalam menghadapi era globalisasi.

Menurut Ketua DPD KNPI Bengkalis, Irmi Syakib Arsalan, penandatanganan  MoU merupakan upaya untuk mengangkat potensi generasi muda agar terlibat langsung dalam setiap derap pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Mengingat pemuda adalah potensi besar dan investasi bagi daerah ini untuk suksesnya pembangunan.

Selama tiga tahun ke depan, KNPI Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan program strategis bagi pembangunan kepemudaan  yakni;  KNPI go to school, KNPI go to campus dan KNPI go to vilage. Melalui MoU, Irmi berharap program-program yang akan dilaksanakan sinergi dengan program SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

“Kami menginginkan generasi muda kita tidak terjadi dengan hal-hal negatif dan tidak bermutu. Makanya, kami perlu melakukan MoU dengan Pemkab Bengkalis dalam upaya pengembangan kualitas pemuda di daerah ini,” ungkap anggota DPRD Bengkalis ini.

Sementara itu Pj. Bupati Bengkalis Ahmadsyah Harrofie, merespon positif penandatanganan MoU antara Pemkab Bengkalis dan KNPI. Menurutnya, KNPI sebagai induk organisasi kepemudaan, mempunyai peran strategis dan penting dalam membina dan membangun sektor kepemudaan.

Untuk merealisasikan MoU terutama dalam program pembangunan kepemudaan, harus ditindaklanjuti oleh jajaran SKPD terkait. Oleh karena itu, Ahmadsyah Harrofie, mendesak kepada Kepala SKPD untuk segera merespon dan membuat acuan dalam program pembangunan kepemudaan. “Bisa saja dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Badan Kesbang Pol dan lainnya,” ungkapnya. (afa)