Sukiman Akan Dilantik jadi Bupati Rohul Definitif

Selasa, 13 Februari 2018

PEKANBARU - riautribune : Plt Bupati merangkap Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Sukiman dikabarkan akan dilantik sebagai? Bupati Rohul defentitif oleh Gubernur Riau pada Rabu siang besok (14/2/2018).

Kabar tersebut dibenarkan oleh Asisten III Bidang Tata Pemerintahan Setdakab Rohul Helfiskar? SH, Selasa (13/2/2018).? Diakuinya, kabar tersebut disampaikan Sukiman langsung kepada sejumlah pejabat Pemkab Rohul.

"Berdasarkan informasi beliau (Sukiman) tadi pagi langsung kepada kami, Insya Allah pelantikan itu, kalau tidak ada aral melintang, akan dilaksanakan besok siang (Rabu)," ungkap Helfiskar, Selasa.

Meski demikian, Helfiskar mengaku pihaknya belum melihat langsung fisik Surat Keputusan (SK) pengangkatan Sukiman sebagai Bupati Rohul defenitif sisa masa jabatan 2016-2021 dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Jadi kami sedang menunggu undangan resmi dari provinsi, tentunya bapak Gubernur (Riau), kapan waktunya, jamnya, tempatnya nanti dapat dilihat di undangan itu," ujarnya. Helfiskar mengaku dari informasi diterima, bahwa SK? pengangkatan Sukiman sebagai Bupati Rohul defenitif masih di Kemendagri.

SK akan dibawa oleh Biro Pemerintahan Provinsi Riau. Ia memperkirakan Selasa menjelang siang, SK pengangkatan Sukiman sudah diterima oleh Bagian Pemerintahan Setdakab Rohul. Selain itu, Elfiskar juga mengakui bahwa Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman juga sudah mengundang Sukiman untuk menghadap pada Selasa pagi."Dan pak Wakil (Sukiman) sudah berangkat ke Pekanbaru," tambah mantan Kabag Hukum Setdakab Rohul.

Ditanya apakah seluruh pejabat akan menghadiri pelantikan Sukiman? di Kota Pekanbaru, Helfiskar mengatakan bila seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Rohul dan anggota DPRD Rohul akan menghadirinya. "Ya, seluruh kepala dinas, badan, akan hadir di sana, termasuk bapak Sekretaris Daerah (Ir. Damri), Staf Ahli, para Asisten, dan DPRD tentunya," jelasnya. Helfiskar berharap dengan dilantiknya Sukiman sebagai Bupati Rohul defenitif sisa masa jabatan 2016-2021, tentu lebih optimal lagi penyelenggaraan pemerintah, baik sisi pelayanan? atau pembangunan.(rtc)