JAKARTA - Riautribune:Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan komitmen PT Pertamina (Persero) perihal ketersediaan premium yang mulai hilang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

 

Kejadian itu pun dianggap sebagai upaya perseroan dalam menghilangkan BBM bersubsidi tersebut. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana menilai Pertamina menghilangkan premium secara sembunyi-sembunyi.

 

Padahal, seharusnya BUMN migas itu memberi pengumuman jika berniat menghilangkan Premium. “Tidak pernah declare kepada masyarakat policy daripada premium itu. Ini kan main petak umpet bapak ini,” ujar Azam dengan nada tinggi kepada pihak Pertamina di ruang rapat Komisi 6, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/1).

 

Dirinya pun mempertanyakan kebijakan Pertamina dalam menyediakan BBM yang ramah untuk masyarakat, namun justru menghilangkannya perlahan. “Jadi policy Pertamina terhadap premium ini apa?,” tanyanya.

 

Dia menjelaskan, pernyataan itu diungkapkannya karena sejumlah pengelola SPBU ada yang memberi laporan. Disebutkan, satu SPBU kini hanya dipasok 8.000 liter bensin Premium. Langkah itu, lanjut Azam, dilakukan Pertamina agar SPBU bisa menjual BBM nonsubsidi seperti pertalite dan pertamax dengan lebih banyak.

 

“Satu SPBU hanya dipasok 8.000 liter. Sebentar itu habis. Dan SPBU dilakukan audit oleh Pertamina. Kalau tidak menjual barang-barang pertalite, pertamax di bawah yang tidak ditetapkan maka dia akan dikurangi (jatahnya) oleh Pertamina,” pungkas­nya.(rp)