Keluh Kesah Daerah dengan DPD RI Tanpa Penyelesaian

PEKANBARU-riautribune: Pertemuan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia yang digelar di SKA Co EX di Kompleks Mall Sentra Komersial Arengka (SKA), Pekanbaru, Rabu (30/9) dalam rangka menyerap aspirasi pemerintah daerah berbuah pahit. Selain tidak bisa menghadirka Menteri Pertanahan dan Agraria, Feri Mursidan Baldan, kegiatan tersebut juga tidak dihadiri oleh Ketua DPD RI Irman Gusman.

Acara yang berlangsung hingga siang ini sempat terasa memanas. Pasalnya beberapa usulan yang disampaikan Bupati Siak H. Syamsuar terkait dengan kepentingan daerah, tidak mendapat jawaban yang pasti. "Kami di daerah bertembung harap dalam perjuangan selama ini. Contoh, ketika harga minyak dunia melambung tinggi dan hasil meningkat, pemerintah pusat ketawa dan senyum lebar. Akan tetapi ketika harga minyak turun, yang bernasib sial kami. Dana DBH langsung dipotong, kami yang sedang membangun seperti hilang kekuatan saat berperang," ucap Syamsur dengan semangat.

Bupati yang berasal dari birokrat ini juga mencontohkan, perbenturan kewenangan yang selalu daerah dipersalahkan. "Kami punya Cagar Biosfer. Namun kami tidak boleh menggarkan biaya pengamanan atau menjaganya. Jika tidak dijaga, Cagar Biosfer ini habislah dibabat perambah hutan. Sementara cagar ini pengawasannya di bawah pemerintah pusat. Kondisi ini kadang seperti simalakama. Namun ketika dijumpai pelanggaran, pemerintah daerah yang disumpah serapah oleh masayarakat," keluh Syamsuar.

Dalam acara tersebut, banyak hal yang disampaikan oleh para bupati, tokoh partai dan tokoh masyarakat. Keluhan terhadap kondisi yang dihadapi daerah seakan penuh sesak untuk disampaikan kepada pemerintah pusat melalui DPD RI. Para pimpinan daerah dan tokoh masyarakat di Provinsi Riau berharap kegiatan tersebut memberi manfaat dan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap persoalan yang dihadapi daerah. (ehm)