PEKANBARU - riautribune : Sebagai komitmen dalam pengembangan sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Riau terus menginventarisir hal-ha pendukung potensi tersebut. Begitu juga faktor lain, seperti dampak krisis kondusifitas wisata yang menjadi perhatian.
Langkah tersebut dilakukan denga mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Pedoman Penanganan Krisis Kepariwisataan Kepariwisataan Kemenpar RI. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Riau mendapatkan kepercayaan mengikuti iven nasional tersebu bersama provinsi Bali dan DKI Jakarta.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Riau Fahmizal Usman menilai hal tersebut memang perlu menjadi perhatian. Menurutnya, banyak informasi positif yang dapat menjadi masukan dalam upaya antisipasi pengaruh krisis di sektor pariwisata.
"Ini tentunya penting untuk pengembangan sektor pariwisata. Alhamdulillah saya salah satu wakil dari 3 Provinsi yakni Bali, DKI dan Riau, diundang untuk menyatukan cara pandang kita dalam menangani krisis kepariwisataan agar sejalan sampai ke tingkat daerah," tuturnya, Selasa (16/5/2016).
Beberapa poin yang menjadi perhatian adala menampun da menggali masukkan untuk penyempurnaan draft SOP Pengendalian Krisis Kepariwisataan. Baik dari bencana alam, wabah penyakit, ancaman keamanan, asap dan gangguan krisis lainnya. Karena Crisis Center Pariwisata menjadi 10 prioritas Kementrian Pariwisata.
Selanjutnya bahan masukan tersebut bagi pihak Kemenpar untuk menyelesaikan dan menyempurnakan draft sebagai rujukan. Sehinga berperan positif dalam mengeliminir krisis kepariwisataan di Indonesia termasuk di Riau. Sehingga sektor pariwisata dapat terus dikembangkan.(rksi)
Dispar Riau Antisipasi Krisis Kondusifitas
Ikuti Terus Riautribune