PEKANBARU - riautribune : Rencana proyek pembangunan pembangkit listrik dalam rangka mewujudkan tol listrik sebagaimana diwacanakan pemerintahan presiden Joko Widodo yang menargetkan bisa menambah daya listik sebesar 35.000 megawatt di Riau hingga 2019 masih menemui hambatan pembebasan lahan.
Manager UPKJS 2 PT PLN Persero Rachmat Basuki mengatakan, dukungan diberikan masyarakat sangat diperlukan dalam bentuk merelakan tanahnya dibebaskan untuk pembangunan tapak tower jaringan transmisi tol listrik Sumatera.
"Saat ini sejumlah titik pembebasan lahan milik tokoh masyarakat Riau yang sulit dibebaskan. Selain itu juga lahan yang dikuasi instansi pemerintah dan perusahaan nasional maupun swasta juga masih banyak yang belum dibebaskan. Kami berharap mereka mengizinkan lahannya untuk dibangun tower transmisi listrik," kata Rachmat Basuki, Kamis (20/4/2017).
Ia mengaku, pihaknya terus meminta pemerintah untuk menghilangkan hambatan agar proses pembangunan pembangkit listrik tidak berbuntut kriminalisasi. Dalam program pembangunan 35.000 MW daya listrik di Indonesia, dibutuhkan campur tangan dan sinergi antara instansi terkait dan aparatur penegak hukum.
"Ini sebagai langkah antisipatif dan preventif agar terhindar dari masalah hukum, juga dukungan langsung dari masyarakat yang bersinggungan langsung dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan," ucapnya. (lem/rul)
Pembangunan Tol Listrik di Riau Terkendala Pembebasan Lahan
Ikuti Terus Riautribune