Disdik Dinilai Lamban, Lakukan Pendataan Guru Bantu di Riau

PEKANBARU - riautribune : Komisi E DPRD Riau menyayangkan masih belum tuntasnya pendataan guru bantu yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau, selaku pihak yang berwenang dalam mengurus pendataan para guru bantu SMA/SMK yang sampai saat ini belum menerima haknya, sejak Januari 2017 lalu.

Sekretaris Komisi E DRPD Riau, Markarius Anwar mengatakan, seharusnya pada bulan Maret 2017 lalu pendataan tersebut sudah selesai dilakukan, dan tinggal menyusun penganggaran untuk gaji guru bantu tersebut, yang rencananya akan dibayarkan melalui APBD Perubahan 2017 mendatang.

“Seharusnya bulan Maret 2017 lalu sudah selesai. Kita sayangkan kinerja lambat dari pihak terkait. Seharusnya lebih cepat dari yang ditargetkan, karena ini juga menyangkut SDM dan kebutuhan para guru,” kata Markarius, Kamis (6/4/2017).

Markarius meminta, agar persoalan pendataan dapat disegerakan. Jika pendataan sudah tuntas, dan sudah ada nama-nama guru bantu yang akan dimasukkan, setidaknya sudah ada gambaran jelas bahwa calon penerima tersebut sudah dipastikan akan menerima gaji mereka, yang dirapel sejak awal tahun 2017 lalu.

“Ini kami khawatirkan, kalau mereka tidak makan bagaimana? Mereka ini merupakan andalan bagi kita, mereka yang mendidik anak-anak dan generasi kita, harusnya ini diprioritaskan,” harapnya.

Sebelumnya, Markarius juga mengatakan, pendataan tersebut tidak boleh terlambat, karena pendataan tersebut harus masuk dalam APBD Perubahan 2017 mendatang, karena guru honor yang belum terdata, belum masuk dalam penganggaran APBD murni 2017 lalu.

"Seluruh daerah harus segera diselesaikan pendataan. Karena sebentar lagi akan masuk pembahasan APBD Perubahan 2017. Saat ini masih dalam proses RKPD," ujar Markarius.

Dikatakan, sejauh ini belum ada laporan yang masuk ke pihak Komisi E DPRD Riau terkait sejauh mana perkembangan pendataan tersebut. Pihaknya mengkawatirkan, jika data tak masuk dalam APBD Perubahan 2017, maka nantinya guru honor yang belum terdata lagi-lagi tak bisa menerima honornya.

"Sejauh ini belum ada laporan masuk kepada kita tentang perkembangan pendataan tersebut. Tapi bebebrapa waktu lalu, kami ada mendapatkan info dari guru-guru honor di daerah, bahwa prosesnya ada tetap berjalan. Semoga hal tersebut terus terdata dan bisa masuk seluruhnya dalam  APBD Perubahan 2017," ulasnya.

Dia menambahkan, setidaknya ada sekitar 5 ribu lebih total seluruh guru honor yang ada di Riau. Namun hingga saat ini yang terdata, baru sekitar separuh, yakni sebanyak 2.568 guru honor di 12 kabupaten/kota. Pengangaran dari Provinsi Riau tersebut dimulai sejak perpindahan kewenangan sekolah tingkat SMA dari kabupaten/kota ke provinsi. "Ada pun jumlah penganggarannya yang masuk dalam APBD murni 2017 lalu adalah sebanyak Rp67 miliar," imbuhnya. (rul)