DPRD Pekanbaru Kecewa Dengan Pengurangan THL DLHK

PEKANBARU - riautribune : Kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru cukup menyayangkan kebijakan Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru M Noer yang bersikeras mengurangi jumlah tenaga harian lepas (THL) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dari pada mengurangi tunjangan pejabat di Pemko Pekanbaru.

Dewan lebih setuju jika THL di DLHK tidak dikurangi atau dilakukan pemutusan hubungan kerja, pasalnya melihat voleme sampah di Kota Pekanbaru kian meningkat, jumlah yang ada saja masih dinilai kewalahan untuk mengangkut sampah.

‘’Dengan kondisi ini, Sekko sepertinya tidak memihak kepada THL, karena jika THL ini dikurangi, sedang yang ada saja sampah tidak terangkut dengan baik. Bagaimana kalau dikurangi THL nya. Bau sampahlah dimana-mana," ungkap Ruslan Tarigan dari Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (9/3/2017).

Kata Politisi PDIP ini, dia melihat kinerja THL sudah maksimal, tapi gajinya telat juga dibayarkan. Bahkan terhitung Januari sampai Maret, baru satu bulan yang dibayarkan. ‘’Udah begitu, gaji mereka dipotong pula dan tidak sesuai dengan UMK Pekanbaru pula, ini pula yang diminta Sekko untuk dikurangi, gimana Sekko ini, kemana lagi THL itu mengadu, takutnya, lama-lama THL itu marah,’’ ungkapnya.

Kemarahan THL ini bisa saja mereka antarkan sampah-sampah ini kerumah Sekko. ‘’Apa mau Sekko, sampah-sampah Pekanbaru ini diantar ke rumahnya. Atau Sekko kalau memang tidak mampu menjadi pemimpin sebaiknya mengundurkan diri sajalah, kasihan THL itu. Dan dampaknya ke wajah kota loh,’’ tegasnya.

Bahkan Ruslan menilai pemotongan tunjangan pegawai untuk menutupi gaji THL seharunya bisa dilakukan oleh Sekko. "Kan bisa saja itu dilakukan jika Sekko mengeluarkan kebijakan. Potong saja misalkan uang lembur. Kan bukannya ada lembur itu, lembur akal-akalan," ketusnya.

Dengan kondisi sekarang ini, Ruslan berharap Sekko harus bijaksana. Dan harus bisa mendinginkan serta harus bisa mencarikan solusi tanpa harus ada pengurangan THL, justru harus ditambah untuk kebersihan kota.

‘’Kebijakannya ini sangat fatal kali saya lihat, dan ini mengecewakan THL dan tentunya juga masyarakat merespon negative terhadap Sekko,’’ ujarnya.

Ruslan mengakui bahwa saat ini Kondisi keuangan daerah dalam keadaan tidak baik, namun sebagai salah satu alternatif Sekko seharusnya bisa menekan semua OPD untuk bisa maksimalkan semua pendapatan.

"Kalau semua bekerja maksimal saya rasa bisa, apalagi sistem setor masuknya anggaran di-online-kan agar terukur, supaya tidak terjadi kebocoran dan semua harus tranparan," tandasnya.(hrc)