DPRD Minta Sektor Pendidikan Ikut Disorot Tim Saber Pungli

PEKANBARU - riautribune : Tidak hanya sektor pelayanan publik, sektor pendidikan juga diharapkan menjadi sorotan oleh tim saber pungli dari Polresta dan Polda Riau untuk membasmi banyaknya dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi belakangan ini, terutama di sekolah-sekolah di Pekanbaru. Mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK Negeri di Pekanbaru.

Hal tersebut didasari banyaknya keluhan masyarakat kepada beberapa anggota DPRD Kota Pekanbaru saat mengelar reses baru-baru ini.

"Pungli tidak hanya terjadi di sektor pelayanan saja, tetapi dari sektor pendidikan terjadi juga, kenapa itu tidak disoroti," ungkap Tengku Azwendi, Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (2/3/2017).

Pasalnya, lanjut Politisi Demokrat ini lagi, dari beberapa kali reses yang kita lakukan, sektor pendidikan saat ini paling banyak dikeluhkan teridikasi melakukan pungli, dimana masyarakat atau wali murid diwajibkan membayar uang SPP, padahal pedasarkan intruksi pemerintah pusat hingga daerah sudah mengratiskan, dan soal pembelian lks (lembar kerja siswa) yang hanya di tunjuk satu toko buku saja tempat pembeliannya.

"Padalah semuanya sudah gratis, namun dalam pelaksanaanya masih terjadi pungutan-pungutan diluar ketentuan, Pada dasarnya mereka menolak dan kita juga sudah himbau untuk mereka tidak mengikuti, bahkan jika ada perlawanan atau ada kebijakan yang tidak baik dari pihak sekolah itu harus dilaporkan ke dinas terkait," tambahnya.

Untuk itu, Azwendi sangat berharap persoalan pungli yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik itu Dinas Pendidikan bahkan pihak penegak hukum untuk menelusuri.

"Sekali lagi kita harapkan kepada rekan-rekan kita penegak hukum untuk bisa menelusuri keluhan masyarakat ini, jangan dari segi pelayanan saja, tetapi sektor pendidikan banyak terjadi dan harus disoroti juga,"tandasnya.(hrc)