DKP Riau Lakukan Kunjungan Bersama Komisi B DPRD Riau

PEKANBARU - riautribune : Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Riau melakukan Konsultasi/ Kunjungan Bersama Komisi B DPRD Riau Perihal alokasi Program Kegiatan Ketahanan Pangan 2018 berdasarkan SOTK Dinas Ketahanan Pangan ke BKP Kementan Jakarta.  

Kunjungan berlangsung selama tiga hari sejak tanggal (09 s/d 11 Februari 2017). Kunjungan ke Kementan ini membahas Kegiatan yang akan menyentuh kemasyarakat dari BKP Pusat,  peranan dinas pangan segar di daerah.

Rapat Koordinasi dalam upaya Sektor pertanian di Riau terus dikembangkan guna memperkuat ketahanan pangan daerah yang dapat menunjang kedaulatan pangan Nasional. Karenanya, Pemprov Riau melalui DKP bertekad membuat rakyat Riau tidak kekurangan pangan karena potensi pertanian di daerah ini memiliki lahan besar untuk pengembangan pertanian dalam arti luas.

"Kita harus membuat rakyat cukup pangan, untuk membuat rakyat senang dan tidak kesulitan pangan," tegasnya. Kita harus berpikir komprehensif demi mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, misalnya pemanfaatan lahan pasca perkebunan sawit untuk lahan pertanian.

"Setidaknya harus ada banyak program yang ingin kita dicapai dalam target pengembangan pertanian dengan bekerja dan berpikir secara komprehensif untuk merumuskan kebijakan bidang pangan adalah membuat rakyat cukup pangan," terang Kepala DKP Riau, H. Darmansyah.

Sedangkan menurut Sekretaris Badan Kementan RI, Ir. Mulyadi Hendiawan, MM mengatakan Dulu BKP Kementan Badan di daerah juga Badan, sifatnya hanya koordinatif,  Angaran kementan besar hanya di alokasikan kesatu tempat, focus cetak sawah, alsintan, dll. fokus ke kegiatan produksi pertanian di BKP lagi di proses yang sifatnya koordinatif ke operasional BKP harus punya brending TTI dan KRPL (di hilir) on farm dinas pertanian, hortikultura dll, kegiatan dinas pertanian fokus ke TTI dan KRPL (Gertam) untuk breanding dinas KP di daerah.

Dipusat fokus kegiatan pengendalian harga di TTI (60 jt) Jabodetak, Gap PUPM (160jt)  (7 Prov) yang sudah di alokasikan harus bersedia mensuplay TTI di Jabodetak (Beras, minyak, cabe, bawang, dagingharga yang dikendalikan),  Anggaran BKP dulu hanya banyak untuk koordinasi,  BKP bisa minta uang untuk pembelian prasarana - sarana TTI di daerah kedinas pertanian melalui Ditjen PSP., Semua provinsi wajib menanam cabe melalui kegiatan KRPL di pekarangan rumah melalui ibu-ibu PKK daerah (Ibu Gubernur) kerjasama dengan BPTP (ditingkat keluarga, untuk tingkat nasional ada di ditjen hortikultura).
 
Jalur gerakan keseluruh masyarakat Dinas Ketahanan Pangan harus punya cadangan pangan beras di simpan di Bulog kalau ada bencana (sifatnya operasioanl), Setiap provinsi membentuk OKKPD untuk penyimpanan pangan segar yang ada di kembangkan. Harus meminimalkan anggaran yang ada untuk sekarang, sampai BKP mendapatkan brending yang jelas, kalau BKP sudah mempunyai brending kemungkinan nanti bi saja di besar dan BKP tidak bisa memberikan bantuan barang, bukan tufoksinya.
 
DKP Provinsi Riau Bersama Komisi B DPRD Riau melakukan Konsultasi/ Kunjungan ke Kementan RI membahas Kegiatan yang akan menyentuh kemasyarakat dari BKP Pusat.

Selanjutnya, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Marwan Yohanes yang juga ikut melakukan koordinasi di kementan mengharapkan dinas ketahanan pangan riau memiliki lebih dari pada yang sebelumnya, karena sudah menjadi Dinas Ketahanan Pangan.

Bagaimana mengenjot, memacu dan mengaggarkan APBD 2018, keterbatasan APBD di riau hanya 9,7M sedangkan rakyat riau yang mencapai 6jt orang, Kegiatan dan anggaran yang ada tidak akan mengungkit di daerah, banyak kegiatan yang penting tapi kebayakan surveranalisasi dan lain-lain, tidakan mengangkat kesejahteraan rakyat Riau.

"Hari besar hanya bisa bersuara antisipasi gejolak harga kebutuhan pokok,  membantu APBD melalui APBN karena di daerah sembako mahal, Program program yang ada di kementan khusus Badan ketahanan pangan (BKP), membatu masyarakat melakukan gerakan yang sudah di canangkan, tapi dengan anggaran yang amat terbatas, hanya 600 KK tidak akan ada daya ungkit. Alokasi APBN 2017 hanya 3,5M karena apa," tanyanya Marwan.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi Riau menuturkan Gerakan tanam (Gertam) takutnya menjadi politik, kalau ibu gubernurnya dari partai A yang anggotanya pasti anggota daripartai A,  Diharapkan kegiatan yang bisa dibantu dari PSP dikoordinasikan oleh pusat, DPRD sudah mulai menanan cabe di pekarangan rumahnya, Gertam sasaran langsung kemasyarakat miskin, jangan keibu-ibu PKK, DPRD siap membatu sampai ke DPR RI.

Selanjutnya, tanggapan juga muncul dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Riau, H. Syamsurizal menuturkan KRPL diharapkan akan mengembalikan kebiasa yang dulu untuk menanam di pekarangan, APBD 2018 kegiatan gerakan tanam (Gertam) 600 – 1 jt rumah tangga,  Dukungan dari APBN untuk kegiatan yang ada,  Kalau sawit dan karet turun keuangan daerah dalam rumah tangga turut jatuh.

Kalau ada APBN-P daerah siap untuk menyiapkan data - data untuk mendapatkan APBN-P ini,  Tidak pernah melakukan kemanusia (pelatihan ke SDM nya), Karna banyaknya bantuan alat mesin pertanian (alsintan) sehingga banyak alsintan yang ditinggalkan saja di sawah,  Alih funsi lahan saat ini cukup tinggi di petani.

"Kenapa tidak ada perhatian oleh pemerintah pemuda desa tidak ada lagi yang mau jadi petani begitu juga menjadi  Penyuluh pertanian,  sarana prasarana untuk masyarakat petani sudah kurang mendapat perhatian oleh pemerintah tidak seperti dulu lagi kondisi saat ini, makanya masyarakat sudah banyak beralih menjadi petani tanaman keras seperti karet dan sawit," ujarnya.(urc)