Jamin PNS dan Kades Pendukungnya Netral

RENGAT-riautribune: Mantan Bupati Inhu H. Yopi Arianto, SE dan pasangannya H. Khairizal tidak menepis soal larangan keterlibatan PNS dan Kades berpolitik praktis. Karena diatur dalam UU Nomor 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 53/2010 Tentang Disiplin PNS Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4).

Namun demikian, Yopi berharap PNS dan Kades tidak ditakut-takuti sampai ancaman pidana. Sebab para PNS dan Kades tentu tahu dengan peraturan. "PNS dan Kades jangan takut-takuti atau diancam-ancam, sudah tidak zamannya lagi main ancam-ancaman. Biarkan mereka memilih sesuai hati nurani," tegas Yopi, Rabu (2/9).

Sebelumnya, penegasan yang sama dilontarkan Yopi disela-sela pleno pengundian nomor urut di GOR Danau Raja Rengat. Kuat dugaan, pasangan nomor urut 2 itu sengaja menyindir Pj. Bupati Inhu H. Kasiaruddin, SH. Karena disetiap kali acara-acara penting Pemkab selalu menyebut tidak akan mentolerir PNS dan Kades yang terbukti terlibat politik praktis.

Yopi Arianto dan Khairizal menjamin ketidakterlibatan PNS berpolitik praktis bahkan tidak mengizinkan para pendukungnya di jajaran PNS dan Kades memanfaatkan fasilitas negara. Isu ini terus bergulir karena pasangan calon nomor urut 1 (Tengku Mukhtarudin-Aminah) pada pleno pengundian nomor urut beberapa hari lalu, menitip pesan kepada Pj Bupati Inhu H. Kasiaruddin untuk menjaga netralitas PNS selama Pilkada.

Terkait hal ini, pemerhati sosial Berlin Manurung menyanyangkan kecurigaan salah satu pasangan calon terhadap netralitas PNS. "Tak usah terlalu curiga, sebab PNS itu tidak bodoh dan tidak akan berpolitik praktis," katanya, di Pematangreba.

Hanya saja sambung Berlin, perlu digarisbawahi, larangan berpolitik praktis kepada PNS atau Kades, bukan berarti hak politiknya dicabut. "Sepanjang tidak mengajak memilih seseorang, tidak melengkapi diri dengan atribut instansinya dan tidak memakai atribut calon silakan saja PNS atau Kades mendatangi zona kampanye," paparnya.(san)