Kinerja Komisi III Dinilai Melempem

BENGKALIS-riautribune: Kinerja Komisi III DPRD Bengkalis yang membidangi keuangan dan perusahaan daerah dinilai elemen masyarakat sejauh ini tidak memuaskan dan terkesan melempem. Tidak ada action dari komisi III menyangkut sejumlah persoalan yang terjadi khususnya pada perusahaan daerah.

Seperti disampaikan Wan Sabri pemerhati masalah pemerintah dan pembangunan, Senin (31/08) seharusnya komisi III turun tangan mencarikan solusi atau memanggil manajemen perusahaan daerah, yaitu BUMD PT.Bumi Laksamana Jaya (BLJ) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Apalagi saat ini khususnya PT.BLJ kondisinya tengah sekarat, sampai listrik di kantor perusahaan tersebut diputus PLN karena ketiadaan anggaran untuk membayar tagihan.

“Melihat persoalan yang muncul di tubuh perusahaan daerah seperti PT.BLJ, Komisi III tenang-tenang saja, tidak ada action memanggil hearing atau mencarikan solusi dari persoalan yang tengah dihadapi oleh PT.BLJ. Mereka itu wakil rakyat yang memiliki kewenangan pengawasan dan budgeting, jangan melempem saja mendengar kondisi PT.BLJ yang tengah sekarat sekarang ini,” kritik Wan Sabri.

Bahkan ia menyebut, terkesan tidak ada kepedulian dari anggota Komisi III tersebut, atau memang mereka tidak menguasai persoalan. Karena itu supaya mengetahui apa yang terjadi di tubuh perusahaan semi plat merah tersebut, komisi III harus pro aktif. Setidaknya memanggil hearing manajemen PT.BLJ yang baru, mempertanyakan kondisi perusahaan tersebut serta progress mereka keluar dari krisis yang terjadi.

“Kita lihat komposisi di pimpinan komisi III ini sepertinya memang tidak peduli dengan situasi perusahaan daerah yang notabene sahamnya adalah pemerintah daerah. Juga soal PDAM, komisi III bisa memanggil manajemen sekarang karena posisi direktur utama  masih kosong, termasuk langkah perusahaan air bersih itu dalam pengembangan usaha mereka dengan meningkatkan pelayanan dan pelanggan,” sebut Wan Sabri.

Wakil Ketua Komisi III Johan Wahyudi dalam sebuah kesempatan memaparkan bahwa perusahaan daerah PT.BLJ harus disehatkan. Langkah restrukturisasi dan efisiensi yang dilakukan manajemen baru sekarang patut didukung, termasuk rencana untuk melakukan ekspansi usaha baru.

“Komisi III berharap ada langkah restrukturisasi dalam rangka upaya menyehatkan kondisi PT.BLJ. Karena bagaimanapun PT.BLJ merupakan asset daerah yang harus diselamatkan, tentunya dengan berbagai langkah strategis termasuk pengembangan usaha baru yang profit oriented,” ujar Johan Wahyudi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi III Indrawan Sukmana ST juga berjanji pihaknya akan memanggil hearing manajemen PT.BLJ untuk ditanyai langkah mereka dengan situasi sekarang. Khususnya tentang kondisi keuangan dan operasional PT.BLJ yang terpaksa harus berkantor di gudang material, karena listrik di kantor utama mereka diputus PLN, setelah menunggak tagihan sampai 3 bulan.
       
“Tentu saja kita masih peduli dengan nasib perusahaan daerah tersebut. Hanya saja untuk mengetahui apa permasalahan yang terjadi dan jalan keluarnya, kami akan menaggil hearing pihak PT.BLJ termasuk juga PDAM. Kita akan tanyakan progres dan langkah mereka dalam menyelamatkan perusahaan tersebut maupun pengembangan usaha kedepan,” jawab Indrawan, ketika ditanya sikap Komisi III yang tidak memanggil hearing dua manajemen perusahaan daerah tersebut. (afa)