Gubri Tetapkan Riau Status Siaga Darurat Karhutla

PEKANBARU - riautribune : Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman secara resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau terhitung 24 Januari 2017 hingga 30 April 2017 nanti selama 96 hari.

Keputusan penetapan status siaga darurat karhutla ini dapat ditetapkan sejak dini menyusul dua kabupaten dan kota yang ada di Riau telah lebih dahulu menyatakan sudah siaga darurat di daerahnya, yakni Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

"Dengan penetapan status siaga darurat karhutla, tim satgas akan kembali dikukuhkan dan memulai tugasnya kembali secara maksimal. Begitu juga dengan aktivitasi posko satgas karhutla," kata Andi Rachman saat menetapkan status siaga darurat karhutla yang dilaksanakan di ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (24/1/2017) pagi.

Orang nomor satu di Riau ini pun menginstruksikan, agar patroli terpadu karhutla dilakukan dengan maksimal baik melalui jalur darat maupun udara. Khusus untuk patroli udara, nantinya dapat memanfaatkan bantuan helikopter yang disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"KLHK membantu menyiapkan helikopter, ini bisa digunakan untuk patroli udara. Jadi daerah yang sulit sekalipun bisa dipantau. Ketika diketahui muncul titik api, langsung bisa dipadamkan," tuturnya.

Dalam arahannya, Gubri meminta dengan ditetapkannya status siaga Karlahut ini semua pihak terkait bahu membahu mengoptimalisasi kemampuannya melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana asap. Selain itu, orang nomor satu ini juga menegaskan semuanya tidak ada yang bekerja di belakang meja. Semua pihak harus turun ke lapangan.

"Saya minta Karlahut tak terjadi lagi. Sebagaimana arahan Presiden meminta seluruhnya berada di lapangan. Tidak ada lagi di belakang meja," kata Andi Rachman (sapaan akrab Gubri, Selasa (24/1/17).Dipertegas Andi, ia tak mau mengulang kegagalan melawan karhutla dan asap seperti tahun 2015 lalu. Yang mana, dampak karhutla membuat Riau mengalami kerugian sebesar Rp220 triliun.

"Tidak ada tawar menawar lagi soal karhutla. Jangan terulang bencana asap 2015 lalu. Dampaknya begitu besar karena mengganggu akitvitas pendidikan, pemerintah dan perhubungan," kata orang nomor satu di Riau ini.

Hadir pada kesempatan ini, Kapolda Riau Irjend Pol Zulkarnain, Kepala Staf Korem 031/WB Kol CZI I Nyoman Parwata, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger serta berbagai undangan lainnya baik di tingkat provinsi mau pun kabupaten kota.(ehm)