Bupati Bengkalis Hadiri Rakornas Karhutla di Istana Negara

JAKARTA - riautribune : Bupati Bengkalis Amril Mukminin bersama kepala daerah yang wilayahnya rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Senin (23/1/2017) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Karhutla di Istana Presiden, Jakarta.

Selain kepala daerah, dalam Rakornas Karhutla yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, turut diikuti Gubernur, Danrem dan Kapolda, serta Kapolres dan Dandim se-Indonesia, terumatama di daerah rentan karhutla. Dari Provinsi Riau, turut hadir dalam Rakornas Karhutla, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman, Kapolda Riau, Irjen Zulkarnaen, Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Nurendi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara dari Kabupaten Bengkalis, dihadiri Bupati Amril Mukminin, Kapolres Bengkalis AKBP Hadi Wicaksono dan Dandim 0303 Bengkalis Letkol Inf Rizal Helmi Faisal, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Muhammad Nasir.     

Dikatakan Amril Mukminin, dalam paparannya Presiden RI Joko Widodo menjelaskan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, karena diprediksi pada tahun 2017 ini musim kemarau akan lebih panjang bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Presiden Jokowi mengintruksikan kepada kepala daerah untuk melakukan pencegahan diri, diantaranya melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, tak terkecuali pemilik lahan dan perusahaan perkebunan.

Presiden mengingatkan kepada pihak perusahaan yang memiliki kawasan konsensi perkebunan harus terus menjaga lahannya agar tidak terbakar, terlebih di kawasan lahan gambut.

“Setiap tahun, dalam mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, semua pihak selalu bekerja sama. Semua pemilik lahan, baik itu pribadi maupun perusahaan perkebunan, agar selalu waspada mencegah agar lahannya tidak terbakar,” ungkap Amril Mukminin.

Bahkan kata Amril, Presiden mengancam akan mencabut izin perusahaan perkebunan yang lahannya terbakar. Tak hanya itu, Jokowi juga menyinggung tentang penetapan status darurat musibah kebakaran tidak seperti sebelumnya.

"Ke depan begitu ada karhutla, maka daerah langsung bisa menyatakan status darurat. Begitu juga mengenai aturan pemanfaatan anggaran tanggap darurat karhutla akan direvisi sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan," ungkap Amril.
 
Tak kalah penting, upaya pencegahan karhutla, seluruh elemen harus gencar melakukan sosialisasi, untuk menyadarkan kepada warga dan pemilik lahan agar tidak membersihkan lahan dengan cara membakar. Karena kata Bupati, meskipun masalah karhutla ini sudah menjadi “musibah” tahunan, dan gencar disosialisasikan namun setiap tahun terus terjadi.

“Tadi, Pak Presiden, minta mulai dari Ketua RT, RW, kepala dusun, kepala desa/lurah, camat dan kabupaten, bahkan Babinsa dan Babinkamtibmas harus bekerja sama menghimbau warga agar tidak membakar lahan. Sebab setiap tahun, ada warga kita yang ditangkap gara-gara membersihkan lahan dengan cara membakar. Kita tidak mau ada warga yang ditindak/ditahan. Kita harus gencar memberitahu warga, bersihkan kebun dengan cara membakar adalah perbuatan melanggar hukum,” ungkap Amril.

Amril menekankan pentingnya keterlibatan perusahaan perkebunan, terutama yang lingkup operasionalnya berada di atau dekat dengan lahan gambut, agar lebih berhati-hati dan mempersiapkan kemungkinan yang bisa terjadi. Memang sejauh ini, pihak perusahaan perkebunan tanggap terhadap kebakaran di sekitar kawasan perkebunannya.

Lebih lanjut mantan anggota DPRD Bengkalis menegaskan, butuh koordinasi solid dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Misalnya antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Pemadam Kebakaran. Begitu juga dengan masyarakat peduli api (MPA) dan Manggala Agni serta tim reaksi cepat dari perusahaan. “Tak kalah penting, harus melibatkan pemerintahan desa dan unsur-unsur terkait,” tanda Amril Mukminin.

Selain koordinasi, kata Amril Mukminin, upaya pencegahan karhutla, perlu dilakukan pengawasan titik rawan kebakaran hutan, kemudian bersama melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat dengan melibatkan aparat keamanan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kebakaran hutan yang terjadi. Terutama ketika musim kemarau panjang telah tiba.  

Dalam rangkaian deteksi kebakaran hutan sedini mungkin, Amril juga menyarankan agar instansi terkait, mempersiapkan peralatan pemadaman karhutla, sehingga ketika kejadian, maka peralatan sudah siap pakai.(rls/re)