BEM Unri Tolak Kenaikan PNBP

PEKANBARU - riautribune : Puluhan Mahasiswa aktivis yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Provinsi, Jumat siang (5/1/17).Mereka protes kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo menaikkan sejumlah biaya yang dinilai sangat mencekik rakyat Indonesia.

Aksi tersebut sebagai protes kenaikan Pendapat Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti biaya pengurusan STNK, BPKB, kenaikan tarif listrik hingga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Presiden BEM Unri Abdul Khair dalam orasinya mengatakan, kenaikan biaya pengurusan STNK, BPKB serta kenaikan harga BBM dan tarif listrik ini menjadi "kado pahit" awal tahun 2017 yang diberikan oleh Joko Widodo sebagai pemangku kebijakan," tungkas Khair.

Kebijakan pemerintah yang dibuat ini dinilai tidak pro rakyat, rakyat semakin menderita dengan kondisi saat ini. Kebijakan ini justru menyengsarakan rakyat dan tidak sesuai dengan Nawacita yang pernah dijanjikan Jokowi-JK dalam kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres).

Koordinator Aksi Aditya Putra menambahkan, menaikkan harga listrik dan PNBP ini tidak memiliki roadmap yang jelas dan analisa yang pasti serta penerapannya terburu buru.

"Menaikkan harga listrik, BBM dan biaya PNBP kendaraan ini tidak memiliki tujuan yang jelas. Kebijakan itu juga tanpa ada analisa yang pasti terkait dampak dan solusinya,'' pungkasnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menampilkan dua pocong  yang menggambarkan matinya rasa peduli pemerintah terhadap rakyat jelata dan sebagai simbol rakyat yang mati akibat kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan bentuk sindiran Jika wakil rakyat mendiamkan kebijakan itu, sehingga ada yang mati atas kebijakan tersebut.

elain itu, aksi ini juga menampilkan musikalisasi dengan mebawa lagu-lagu yang menyimbolkan rakyat tertindas. Melalui lagu-lagu tersebut, mereka berharap mampu mengetuk hati-hati wakil rakyat untuk bersuara dan juga ikut andil dalam menolak kebijakan tersebut.

Jika kebijakan ini terus berlanjut dan pemerintah tidak juga mencabutnya, maka dipastikan akan ada gejolak-gejolak ditengah masyarakat, dan ini momentum mahasiswa untuk mendesak pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga listrik, STNK dan BPKB.

"Kepada bapak Jokowi, kami meminta segera mencabut kebijakan kenaikan harga tarif listrik dan STNK ini, karena akan berdampak pula pada kenaikan harga sembako," katanya lagi.(mbo)