Didesak Bentuk Pansus ULP

BENGKALIS–riautribune: Adanya keinginan dari komisi DPRD Bengkalis untuk membentuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait kinerja Unit Layanan Pelelangan (ULP), disambut positif kalangan masyarakat Bengkalis. Pembentukan Pansus ULP tersebut bertujuan agar ke depan di dalam tubuh ULP tidak terjadi lagi kecurangan-kecurang seperti yang didugakan selama ini.

Direktur Eksekutif BAK-LIPUN Bengkalis, Abdul Rahman S, mendesak supaya rencana pembentukan pansus ULP jangan hanya sebatas wacana atau gertak sambal. Dengan dibentuknya Pansus ULP, selain untuk mengawasi kinerja lembaga pelelangan barang dan jasa tersebut lebih maksimal, juga untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan yang terjadi di dalam proses pelelangan.

"Selaku bagian dari masyarakat Bengkalis sangat mendukung pembentukan Pansus ULP tersebut. Bahkan jika Pasus ULP dibentuk, kita siap bekerjasama dengan Pansus ULP untuk membuka kecurangan yang terjadi di ULP dari sejak tahun 202 lalu dengan sejumlah data yang kita miliki," ungkap Abdul, Ahad (23/08/2015).

Disambung Abdul, Pansus ULP sangat diperlukan, karena selama ini proses pelelangan barang dan jasa diduga kuat sarat permainan, melibatkan ketua ULP bersama dengan ketua-ketua Pokja. Modusnya, siapa yang setor tertingi bakal dimenangkan dalam pelelangan, bahkan pelelangan di ULP Bengkalis siapa pemenangnya tidak hanya ditetapkan oleh paniia di ULP tetapi juga diduga melibatkan pihak di luar ULP.

Siapa saja pihak diluar ULP tersebut, Abdul menyebut, bukan rahasia lagi kalau ULP adalah salah satu sumber duit bagi penguasa, tentu lewat setoran. Tahun 2015 ini, informasi yang beredar menyebutkan kalau setoran proyek diatas 5 persen dari nilai owner estimate.

“Praktek kotor dalam pelelangan proyek di Bengkalis bukan rahasia lagi. Diduga dalam pengaturan proyek juga melibatkan sejumlah oknum anggota DPRD Bengkalis, serta sejumlah pejabat di SKPD. Inilah yang harus dibuka ke publik tentang bobrok pelelangan proyek di Bengkalis,” tambah Abdul.

Seperti diberitakan ULP Kabupaten Bengkalis sudah tiga kali dipanggil hearing (dengar pendapat, red) oleh komisi II DPRD Bengkalis, tapi personil di ULP tidak pernah mau hadir hearing dengan wakil rakyat tersebut. Karena merasa diremehkan, anggota komisi II berinisiatif membentuk Pansus khusus ULP agar dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap pihak ULP.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Syahrial ST beberapa waktu lalu. Ia menduga ada sesuatu yang disembunyikan di tubuh ULP, dugaan ini menguat lantaran sudah tiga kali pihak ULP diundang untuk melakukan hearing, namun tidak sekalipun personil lembaga Ad Hoc itu yang terlihat batang hidungnya memenuhi hearing DPRD.

“Kita memanggil mereka hearing bertujuan untuk mengetahui sejauhmana proges kerja ULP. Juga untuk mengetahui alasan pihak ULP, sebab hingga dibulan Agustus 2015 belum juga semua pengadaan barang dan jasa disetiap SKPD di tenderkan,”ucap Syahrial.(afa)