JAKARTA - riautribune : Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan ikut berdemonstrasi pada 2 Desember 2016. Kegiatan ini berbarengan dengan aksi damai dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) yang menyoal kasus dugaan penistaan agama Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnma (Ahok).
Presiden KSPI Said Iqbal meminta Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian tidak menghalangi kaum buruh berorasi di Istana Negara. "Kami juga menghargai ulama yang turun dalam aksi Bela Islam Jilid III dan memutuskan zikir dan doa bersama. Tapi kami mengecam Kapolri yang minta buruh ditunda menyampaikan aksi. Buruh akan tetap aksi," kata Said di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
KSPI tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusuhan di sejumlah lokasi jika Polri melarang kaum buruh meminta Ahok ditangkap lantaran telah ditetapkan tersangka kasus dugaan penistaan agama. "Ada yang difasilitasi boleh, ada yang enggak. Kami tidak takut. Tidak boleh itu. Itu menodai hak berdemokrasi," lanjut dia.
"Kapolri, Kapolda jangan menghalang-halangi. Aksi Bela Islam boleh masuk pakai bus, kita juga harus boleh. Tapi kalau dihalang-halangi kami tidak bertanggung jawab ada massa yang malah kemana-mana. Di tol atau pun di jalan," tambahnya.
KSPI mengklaim, sekira 100 ribu buruh turun ke jalan pada 2 Desember. Massa akan berkumpul di Patung Kuda dan Balai Kota sekira pukul 10.00 WIB dan melakukan long march menuju Istana Negara.
"Kami akan menyampaikan aspirasi ke Pak Jokowi juga termasuk yang berkenaan dengan Ahok. Tentang kesejahteraan kita minta cabut PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Karena ini mengembalikan rezim upah murah," tandasnya.(okz)
Buruh Minta Polisi Tak Halangi Demonstrasi di Istana Negara
Ikuti Terus Riautribune