ARB Imbau Ketum Golkar Tidak Rangkap Jabatan

JAKARTA - riautribune : Jabatan ketua umum parta merupakan posisi yang sangat penting dalam pemenangan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Jika ketua umum rangkap jabatan dikhawatirkan kinerjanya tidak akan maksimal di masing-masing institusi yang dipimpin.

Begitu kata Ketua Dwan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) menanggapi isu pergantian jabatan ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto. Jika Setya Novanto menjabat sebagai ketua DPR, maka dia merangkap menjadi ketua umum Partai Golkar. Menurut ARB, rangkap jabatan ini juga tidak menutup kemungkinan akan membuat Partai Golkar terpecah belah.

"Kalau misalnya yang satu didahulukan yaitu misalnya kita dahulukan DPR, maka Partai Golkar berpencar-pencar karena waktunya tidak cukup. Demikian pula kalau Partai Golkar yang didahulukan bagaimana nanti dengan DPR nya kan?" ujar pria yang juga akrab sidapa Ical itu saat ditemui di Bakrie Tower, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (25/11).

Ical mengaku penilaian tersebut ia lontarkan berdasarkan pandangan dan pengalamannya saat menjabat sebagai ketua umum partai.

Namun begitu, Ical menyebut bawha Dewan Pembina Golkar belum mengambil sikap apapun terkait keputusan Pleno DPP mengenai wacana pergantian ketua DPR. Ini lantaran Dewan Pembina belum bertemu dengan DPP mengenai hal tersebut.

ARB menjelaskan bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, keputusan-keputusan strategis harus dibicarakan antara pengurus DPP dengan Dewan Pembina.

"Jadi secara eksplisit disebutkan bahwa yang strategis itu apa calon presiden dan wakil presiden dan ketua lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, dan ini semua jadi tantangan pimpinan Munas adalah bahwa nasehat itu harus diikuti oleh DPP. Jadi kita belum mengambil sikap apa apa terhadap satu pembahasan Pak Setya Novanto karena belum ketemu," paparnya.(rmol)