APBD-P Inhil Disahkan Rp2,3 Triliun

TEMBILAHAN - riautribune : Setelah melalui pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Inhil, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Inhil 2016 sebesar Rp2,3 triliun. Total anggaran ini turun sebesar Rp91 miliar dibandingkan APBD 2016.

Pengesahan APBD-P itu dilaksanakan, Jumat (4/11/2016) malam di gedung DPRD Inhil pada rapat paripurna ke 5 masa persidangan III.Paripurna ini dihadiri langsung oleh Bupati Inhil, Muhammad Wardan, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Inhil.

Dalam sambutannya, Bupati Inhil, HM Wardan bahwa sebelum Ranperda ini diambil persetujuan bersama, telah dilakukan koordinasi dan pembahasan yang sistematis dan terencana dalama rangka untuk menyamakan presepsi pandangan dan pemahaman terhadap setiap usulan perencanaan, guna pelaku pembangunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan.

"Proses dan hasil ini patut kita syukuri, karena menunjukkan bahwa tata laksana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Inhil telah berjalan dengan baik," tukas HM Wardan.

Sementara juru bicara Badan Anggaran DPRD Inhil, Malian Gazali, dalam laporannya menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar Rp4,603 miliar, dari Rp130,745 miliar yang diproyeksikan di APBD 2016 menjadi Rp135,349 miliar.

Namun, dana perimbangan atau dana transfer pust ke daerah turun Rp126,008 miliar, dari Rp1,589 triliun di APBD 2016 menjadi Rp1,463 triliun. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah melonjak hingga 93,92 persen, dari Rp225,179 milar menjadi Rp436,664 miliar. Bila disimpulkan, pendapatan daerah naik dari Rp1,945 triliun menjadi Rp2,035 triliun, atau naik Rp90,079 miliar.

Sedangkan belanja tidak langsung terjadi penurunan dari Rp1,223 juta menjadi Rp1,066 trilin atau turun Rp157,239 miliar, sekitar 12,85 persen. Sebaliknya, belanja langsung malah naik dari Rp1,256 triliun menjadi Rp1,322 triliun atau naik Rp65,752 miliar. Dari keduanya, total belanja daerah turun sebesar Rp91,487 miliar.

Sementara dari penerimaan pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) yang diproyeksi sebesar Rp573,980 miliar dan setelah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI turun menjadi Rp386,165 miliar. (Adv)