Amien Rais Tidak Wakili Partai

JAKARTA - riautribune : Partai Amanat Nasional memastikan, kehadiran Amien Rais dalam demo menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok pada Jumat (14/10) diadili atas dug­aan penistaan agama, bukanlah atas nama partai.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan, demonstrasi tentang Ahok kemarin adalah wujud penyam­paian aspirasi masyarakat seperti dijamin undang-undang. Selama unjuk rasa dilakukan secara tertib, damai, dan tidak anarkis, hal itu tentu diperbo­lehkan.

"Kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi adalah konsekuensi dari pilihan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia," kata Saleh dalam keterangan persnya.

Anggota DPR ini membela Amien Rais karena dianggap tak menyampaikan pernyataan salah di ajang unjuk rasa itu. Di ajang itu, Amien seingatnya hanya mengimbau Kepolisian agar mengusut tuntas dugaan penodaan agama sebagaimana dituntut oleh massa pengunjuk rasa. "Soal itu, bukan hanya Amien Rais yang meminta. Tetapi banyak elemen masyarakat dan ormas Islam yang telah menyuarakan sebelumnya," imbuh Saleh.

Karena itu, Saleh mendesak agar kepolisian segera mengusut informasi hoak bahwa Kapolri perintahkan untuk menangkap Amin Rais gara-gara demo tersebut. Menurutnya, langkah sigap itu adalah langkah positif agar tindakan yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

"Apalagi, berita hoax itu langsung membawa nama kapolri, pemimpin tertinggi di tubuh Kepolisian RI," kata Saleh, Senin (17/10).

Namun, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai, hadirnya Amien Rais dan kader Partai Gerindra Habiburrokhman saat unjuk rasa itu menimbual­kan nuansa politis atau kepentingan.

"Jangan lupa, Amien Rais kan politisi juga. Kita tahu dia juga pasti punya kepentingan," kata Pangi.

Pangi menganggap kehadiran mantan Ketua Umum PAN ini sah-sah saja memberikan suaranya kepada salah satu kandidat bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017. "Asalkan kita menghindari isu-isu SARA (suku, ras, agama dan antargolongan) ini saja," ujar dia.

Ia menambahkan Jakarta merupakan barometer kaca mata dunia melihat Islam demokrasi, sehingga harus dijaga semua kalangan. "Selama kon­teksnya adalah program kerja, prestasi, bagaimana saling me­mengaruhi ya sah-sah saja," tandasnya.(rmol)