38 Persen Jalan Provinsi Riau Dalam Kondisi Rusak

PEKANBARU - riautribune : Anggota Komisi D DPRD Riau yang membidangi masalah infrastrktur, Abdul Wahid dengan lantang mengatakan, pihak Dinas Bina Marga tidak fokus dalam penanganan jalan khususnya jalan Provinsi yang jadi kewajibannya dalam penanganan.

Ini dapat dilihat dari kondisi jalan provinsi yang ada saat ini banyak yang rusak. Jangankan pembukaan jalan baru sepanjang 500 KM yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2014-2019 (selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, red). Jalan yang sudah ada saja tidak tertangani dengan baik. Dimana menurut Politisi PKB ini, dari sekitar 3.033 KM jalan provinsi yang ada, sekitar 38% dalam kondisi rusak.

"Coba perlihatkan ke kita, jalan baru mana yang sudah dibuka. Hingga sekarang tidak ada, padahal sudah memasuki tahun ke tiga Kepemimpinan. Jadi kita minta Dinas Bina Marga itu harus fokus.  Kalau tidak ada dana buat skala prioritas, jadi ada pencapaian itu.  Ini SILPA tinggi juga yang mencapai Rp 4 triliun per tahun", jelasnya dengan nada heran sembari mengakui antara pembangunan yang dilakukan dengan RPJMD jauh.

Diberikan juga contoh oleh Anggota Dewan Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hilir (Inhil) ini, jalan Sorek-Teluk Meranti-Guntung.  Ini dibangun pada tahun 2004, tapi kondisinya hingga saat ini belum juga bisa dipakai atau digunakan.  Ini bukti kalau pengerjaan jalan tidak jadi prioritas dari pihak Bina Marga. "Jadi Riau tidak serius. Kedepan harus diprioritas, pekerjaan jalan harus difokuskan", tambahnya berharap.

Dikatakan juga oleh Ketua DPW PKB Provinsi Riau ini, untuk kondisi jalan provinsi yang rusak saat ini diyakininya sudah bertambah dari data yang sudah ada.  Menurutnya sudah lebih dari 40%. "Ada juga jalan di Rengat yaitu jalan Pelor Penempa, dibangun tahun 2000, saat ini tidak bisa dilewati.  Ada jalan tapi tidak bisa dipakai", terangnya lagi sembari memberikan contoh juga.

Begitu juga menurut Anggota Dewan Riau yang sudah duduk dua Periode  ini, jalan Serensen-Kota Baru yang dibangun tahun 90-an, kondisinya saat ini hancur tidak bisa dipakai. Belum lagi jalan Batu Sasak.

"Bina Marga tidak punya arah pembangunan, kalau infrastruktur jalan jadi masalah, maka dinaikkanlah anggarannya.  Harus ada program.  Kalau anggaran terbatas, harus ada skala prioritas", ulangnya memberikan pengertian.

Lebih jauh menurut Abdul Wahid ini lagi, saat ini bagaimana jalan Provinsi itu fungsional saja jadilah.  Sehingga ini akan membantu masyarakat sebagai pengguna jalan.  "Apa yang jadi alasan dari pihak Bina Marga tidak mampu mengatasi permasalahan ini, saya tidak mengertilah", sebutnya juga dengan memperlihatkan kenapa terjadi kondisi seperti ini. (Mcr)