JAKARTA – Ancaman abrasi yang semakin parah di Riau menjadi sorotan anggota DPR RI Dapil Riau 1 dari Fraksi PKS, Dr. Syahrul Aidi Maazat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian PUPR sebagai mitra Komisi V DPR RI pada Selasa (12/3/2025) sore, ia menegaskan bahwa masalah ini belum menjadi prioritas pemerintah pusat meskipun dampaknya sangat nyata bagi masyarakat.
Abrasi Sungai dan Laut: Ancaman Nyata yang Diabaikan
Dr. Syahrul Aidi menilai bahwa pemerintah belum menganggap abrasi sebagai ancaman serius, padahal dampaknya dirasakan di berbagai wilayah Indonesia, bukan hanya di Riau. Ratusan titik abrasi telah menyebabkan puluhan rumah runtuh ke sungai akibat banjir dalam beberapa bulan terakhir.
"Yang terbaru, sudah ada puluhan rumah yang hanyut. Saya terus menerima laporan dan foto kondisi sungai-sungai di Riau yang semakin parah akibat banjir. Bukan satu atau dua lokasi, tapi ratusan titik," ujarnya di hadapan anggota Komisi V DPR RI dan perwakilan Kementerian PUPR.
Minimnya Realisasi Program Penahan Abrasi
Meskipun sudah sering mengusulkan pembangunan turap untuk menahan tebing sungai dan laut, Syahrul Aidi menyayangkan minimnya realisasi dari pemerintah. Dari ratusan usulan yang diajukan, hanya lima program yang terealisasi pada tahun 2024.
"Abrasi ini bukan hanya mengancam rumah warga, tapi juga kebun, rumah ibadah, jalan, hingga kuburan yang masuk ke sungai dan laut. Namun, hingga kini belum ada penanganan serius. Bahkan, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk proyek di Desa Gobah malah terkena efisiensi dalam APBN 2025," jelasnya.
Keluhan Warga Terus Mengalir, Pemerintah Harus Bertindak
Sejak abrasi akibat banjir semakin parah, Syahrul Aidi kerap menerima keluhan langsung dari warga, baik secara tatap muka maupun melalui media sosial. Banyak warga yang mengadu bahwa rumah mereka telah runtuh ke sungai tanpa ada bantuan nyata dari pemerintah.
Sebagai langkah konkret, usai RDP dengan Kementerian PUPR, Syahrul Aidi langsung menyerahkan laporan terbaru terkait kondisi abrasi sungai dan laut di Riau kepada Menteri PUPR. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah serius sebelum semakin banyak infrastruktur dan pemukiman warga yang hilang akibat abrasi.
Abrasi bukan sekadar fenomena alam, melainkan bencana yang dapat dicegah jika pemerintah bertindak cepat. Akankah ada perubahan kebijakan, atau masyarakat harus terus berjuang sendiri?(sa)