Pembentukan 500 Desa Peduli Api, APP-Sinar Mas Sediakan Rp130 Miliar

PEKANBARU-riautribune: APP-Sinar Mas, salah satu perusahaan industri kehutanan dan kertas menyiapkan dana investasi hingga 10 juta dolar AS atau setara Rp130 miliar untuk pembentukan 500 Desa Perduli Api di sekitar konsesi perusahaan di Sumatera dan Kalimantan.
    
"Program Desa Makmur Perduli Api ini mulai dibentuk di lima provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Antara lain di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur," kata Kepala Divisi Sosial dan Keamanan Sinar Mas Forestry Agung Wiyono, di Pekanbaru, Senin.

Ia menjelaskan program ini merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi-sosial dan lingkungan antara perusahaan dan masyarakat. Sebabnya, tidak bisa dipungkiri terdapat lebih dari 700 desa yang berada disekitar maupun di dalam konsesi perusahaan.

Pada tahun ini, manajemen berupaya untuk membentuk 80 Desa Makmur Perduli Api (DMPA) di lima daerah yang ada konsesi hutan tanaman industri. Jumlah paling banyak terdapat di Riau, yakni mencapai 35 DMPA.

Kemudian, di Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin ada 20 DMPA, Jambi 15, dan Kalimantan Barat serta Kalimantan Timur masing-masing lima DMPA.

"Pemilihan desa yang masuk kriteria DMPA disesuaikan dengan tujuan program ini, yakni desa yang kerap kali menjadi sumber konflik dengan perusahaan, memiliki rekam jejak kebakaran lahan yang tinggi, dan menjadi pusat perambahan serta pembalakan liar," katanya.

Agung mengatakan setiap desa mendapatkan dana sekitar Rp200 juta sampai R270 juta atau tergantung permintaan masyarakatnya. Dana tersebut digunakan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, juga sebagai permodalan desa untuk penanaman hortikultura, persawahan, peternakan, budidaya dan lainnya.

"Tujuan dari DMPA ini secara jangka panjang bisa menyelesaikan masalah tapal batas dengan jelas, mencegah kebakaran lahan, melibatkan masyarakat menjaga kelestarian hutan dan adanya transfer teknologi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat setempat," lanjut Agung.

Ia menjelaskan melalui DMPA, masyarakat bisa mendapatkan bantuan teknologi bercocok tanam, hingga kepastian pasar untuk hasil pertanian mereka.

"Hasil panen selalu habis dibeli pegawai kita dipabrik. Ke depannya, kita akan menghitung secara rinci hasil panen dan kebutuhan konsumsi petani dan yang ada di pabrik kita. Kalau ada kelebihan, baru kita cari pasar di luar," ujarnya.(antara/rt)