PEKANBARU, riautribune: Tingginya perhatian Pemerintah Provinsi Riau terhadap program Pemdes khususnya Desa Maju dan BUmdes, telah meletakkan program Dukcapil menjadi program lini kedua. sehingga perhatian terhadap pertumbuhuan penduduk kian minim. Eddy A Mohd Yatim anggota DPRD dapil Dumai, Bengkalis dan Meranti yang hadir dalam agenda hearing public bersama Bapedalitbang dan sejumlah pakar perguruan tinggi, selasa (18/3). Ketua Komisi I ini juga menegaskan, agar OPD PemdesDukcapil, turut memperhatikan program kependudukan dan catatan sipil
“Program Dukcapil, harusnya menjadi program di kudran I, hanya salama ini perhatian dan dukungan anggarannya tidak maksimal. Perlu diketahui bahwa, penambahan penduduk, berimplikasi pada penambahan dana DAK DAN DAU yang selalu ingin kita perjuangkan dalam APBN. Sehingga jangan dianak tirikan, layanan kependudukan ini, harus menjadi perhatian yang utama, sehingga Pemerintah Provinsi Riau bisa menagihkan hak-haknya secara maksimal, seperti DAU dan DAK,”Ucap Eddy Yatim dihadapan sejumlah undangan rapat.
Eddy juga menuturkan, Komisi I DPRD Riau terus mendorong agar proses tahapan pendataan pendudukan secara masif di Provinsi Riau, agar maksimal dalam meraih anggaran APBN, kedepan jika pendudukan Riau 7 juta penduduk, maka keterwakilan masyarakat di parlemen akan mencapai 75 kursi di DPRD Provinsi Riau. “Kita bisa bandingkan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera utara, yang saat ini parlemennya memiliki 100 kursi DPRD, dengan jumlah penduduk 12juta jiwa. Padahal jika kita lihat dalam LKPJ PJ Gubernur kemarin, angka pertumbuhan penduduk di Riau sangat tinggi, tinggal lagi bagaimana upaya administrasi kependudukan kita terdata resmi,”Ucap Eddy A Mohd Yatim.
Menyikapi hal tersebut, Kadis Pemdes Dukcapil Drs.Joko Imhar menyatakan OPD nya sangat apresiatif terhadap dukungan komisi I selama ini, beberapa program bahkan berjalan maksimal. Seperti halnya dorongan untuk program bantuan peralatan scan KTP portable yang telah diserahkan kepada empat kabupaten. Jika merujuk kepada data administrasi kependudukan Provinsi Riau, jumlah penduduk yang ber KTP sebanyak 6,7juta jiwa, namun jika melihat di beberapa pusat pusat pertumbuhan dan pemukiman di daerah perkebunan sawit, jumlah penduduk bisa mencapai 7juta lebih, namun ada beberapa penduduk yang telah bermukim lebih dari 2 tahun di Riau, namun belum mengubah KTP nya, inilah salah satu kendala belum maksimalnya data kependudukan Riau.
“Kepada ketua komisi I kami ucapkan terima kasih, jujur, selama beliau sangat cukup memberikan dukungan kebijakkan kepada kami untuk program Dukcapil. Kami setuju, bahwa pendataan penduduk ini harus massif, sehingga Riau benar-benar bisa memaksimalkan hak nya di APBD. Tahun 2025, kami akan berusaha menyakinkan Bapeda, agar beberapa hal usulan dalam hearing public ini dapat diturunkan menjadi program stratagis di tahun 2025,”Ucap Joko.
Dalam agenda hearing public ini, juga dilakukan MoU penandatangan berita acara perihal usulan dan aspirasi untuk program Pemdesdukcapil di tahun 2025. (rls)