Presiden Jokowi Perlu Ultimatum Kepala BNP2TKI Nusron Wahid

JAKARTA-riautribune: Presiden Jokowi diminta untuk menegur keras Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid. Pasalnya, BNP2TKI tidak kunjung bisa menyelesaikan permasalahan TKI.

Pada kurun waktu 2014 dan 2015 di empat negara seperti Hongkong, Malaysia, Arab saudi, dan United Arab Emirates terjadi  4.259 kasus permaslahan TKI. Antara lain, sebanyak 1.646 TKI ingin dipulangkan, 1.334 TKI meninggal dunia, 1.064 TKI tidak dibayar gaji, 762 TKI putus hubungan komunikasi, dan 564 TKI sakit.

"Ini belum semua negara. Tapi, orang yang bertanggungjawab yang bernama Nusron Wahid sebagai kepala BNP2TKI santai-santai saja kelihatannya," kata Direktur ‎Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, kepada wartawan, Rabu (15/6).

Malahan menurut dia, Nusron bukan untuk mengurusi para TKI, tapi lebih asyik mendukung atau "urusin" Basuki Tjahja Purnama (Ahok) di Pilkada Jakarta 2017. Padahal kasus-kasus WNI dan TKI lainnya banyak juga yang tengah menanti atau sudah divonis mati sekitar 200-an orang.

Selain itu, hasil audit BPK pengelola keuangan BNP2TK, katanya tahun 2015 ditemukan sebanyak 49 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp19.918.446.300. Artinya, pengelolaan keuangan BNP2TKI sangat jelek nan ambradul.

Dengan besar potensi kerugian negara di BNP2TKI memperlihatkan kepada publik bahwa BNP2TKI tidak mampu dalam mengelola anggaran negara. Ini sangat memalukan banget.

"Untuk itu, CBA meminta kepada Presiden Jokowi untuk konsisten dalam bersikap. Sebab Presiden Jokowi pernah menyatakan para pembantunya tidak boleh "double Job" seperti menduduki jabatan negara dan jabatan partai pada waktu bersamaan. Dan Presiden Jokowi segera tegur Nusron Wahid yang punya double job," katanya Uchok.

Presiden Jokowi tegasnya perlu mengultimatum Nusron mau pilih Kepala BNP2TKI atau pengurus di Partai Golkar. Atau Nusron mau mengurusi TKI atau ikut ikutan-mendukung Ahok yang bukan bagian perkerjaan dia sebagai kepala BNP2TKI.

"Dikasih amanah, malahan tidak dikerjakan, dasar orang yang tidak tahu berterimakasih. Kalau tidak mempan dikasih ultimatum, Nusron Wahid dipecat saja. Atau sebelum dipecat, minimal Presiden Jokowi menyindir Nusron Wahid," tukas Uchok.(rmol/rt)