JAKARTA, Riautribune.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa biaya pembangunan rumah Menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp14,4 miliar per unit.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa satu unit rumah tapak untuk Menteri di IKN bakal full furnished atau lengkap dengan seluruh perabotan rumah tangganya.
Bahkan disebutkan Iwan Menteri yang pindah ke IKN tinggal masuk dan siap ditempati. "Kalau harga ini memang masuk spek fully furnished, termasuk isinya, memang bapak ibu Menteri yang menempati tinggal masuk saja, jadi isinya itu menang sudah lengkap," ujar Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Rabu, 25 Januari 2023.
Pada kesempatannya, Iwan menjelaskan kebutuhan biaya untuk pembangunan rumah tapak Menteri di IKN hingga tahun 2024 mendatang sebesar Rp520 miliar. Di luar pembelian lahan, anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan 36 unit rumah tapak Menteri.
Maka untuk satu unit pembangunan rumah Menteri mendapatkan alokasi dana Rp14,4 miliar. "Ini merupakan paket MYC tahun 2022 sampai dengan 2024, di mana alokasi anggaran sebesar Rp78,48 miliar, telah terealisasi sebagai uang muka, ini baru terkontrak awal Desember lalu," sambungnya.
Lebih, lanjutnya Iwan menjelaskan saat ini pembangunan rumah tapak Menteri di IKN sudah masuk dalam tahap penyusunan desain untuk selanjutnya masuk pada tahapan Konstruksi.
Iwan menambahkan, dukungan APBN juga dialokasikan untuk pembangunan rusun para pekerja konstruksi, dengan nilai kontrak MYC 2022-2023 sebesar Rp600 miliar.
Diketahui, total yang akan dibangun sebanyak 22 tower 4 laintai. "Alokasi 2022 Rp471 miliar, dan realisasi keuangan sebsar 79% dari total dan realisasi fisik sampai akhir kemarin 89,75%, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama pada bulan Februari sudah bisa dimanfaatkan dan difungsikan," pungkasnya seperti dikutip dari Okezone.***