Sahut-sahutan di Paripurna DPRD Riau

PEKANBARU-riautribune: Rapat paripurna istimewa yang di agendakan untuk membahas perubahan Tata Tertib (Tatib) dan pengumuman hak angket atas pembayaran eskalasi oleh Pemprov Riau memunculkan fenomena unik, yakni sejumlah anggota DPRD meleparkan instrupsi, saling sahut-sahutan dan berlangsung cukup panas.

Kericuhan bermula dari ketidakhadiran ke dua pimpinan sidang, Noviwaldy Jusman dan Sunaryo pada rapat paripurna. Beberapa anggota dewan mempertanyakan alasan mereka tidak datang dalam sidang kali ini.

"Yang satunya kabarnya sedang sakit, dan yang satunya tidak bisa hadir," jelas Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung, selaku pimpinan, di Pekanbaru, Kamis (9/6/2016)

Beberapa pendapat dan instrupsi keluar dari anggota dewan, Masnur menyatakan ada main kucing diantara pimpinan, karena tidak adanya komunikasi diantara mereka.

Sementara itu, Husni Thamrin menyatakan hal tersebut bisa terjadi karena ketidak lengkapan formasi dari pimpinan sidang. Telah lamanya kekosongan kursi ketua DPRD Riau. Ia bahkan menyatakan untuk itu fraksi Golkar segera mengajukan nama ketua jika sudah ada.
   
"Makanya Golkar segera ajukan nama ketua DPRD kalau memang sudah ada orangnya," ujarnya.

Sementara itu Masnur selaku dari fraksi Golkar membantah karena hal tersebut tidak ada hubungannya. Perang instrupsi semakin tidak terelakkan karena beberapa anggota dewan membawa-bawa fraksi dengan ketidak hadiran kedua pimpinan tersebut.

Sementara itu Manahara menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari anggota dewan kepadanya, bahwa tuduhan tidak adanya komunikasinitu salah.

"Tidak adanya saling komunikasi diantara kami bertiga itu salah, justru kami sudah koordinasikan hal tersebut kemarin. Namun dekat-dekat paripurna ini mereka tidak bisa dihubungi, handphonenya tidak aktif," jelasnya.

Berlangsung setelah itu, disepakati bahwa rapat paripurna di skor selama 10 menit oleh pimpinan sidang.

Setelah dilanjutkan dan masa skor dicabut, kembali beberapa instrupsi muncul dari anggota dewan karena masih belum hadirnya kedua pimpinan. Ada yang mengatakan sidang tidak bisa dilanjutkan, ada juga yang berkoar untuk tetap dilanjutkan.

 "Mengapa mereka tidak hadir. Apa ada ketakutan karena agenda hak angket. Ini ada kekacauan di tingkat pimpinan, ini ada apa sebenarnya? Kalau ketiga pimpinan tidak bisa menyelesaikan permasalahan, silahkan serahkan kepada pimpinan fraksi," ujar Muhammad Adil dalam rapat paripurna.

Sebagaimana diketahui,kisruh soal dana pembayaran eskalasi sejumlah mencapai Rp.250 Milyar terhadap 9 perusahan kontraktor yang dilakukan Pemprov Riau diduga syarat dengan dugaan korupsi permainan fee.

Parahnya lagi dana ini digelontorkan diduga tanpa persetujuan DPRD Riau sehingga muncullah wacana agar lembaga DPRD Riau menggunakan hak angket atas Hutang Eskalasi yang telah dicairkan Pemprov Riau ini.

Kasus ini juga telah dilaporkan ke KPK oleh salah seorang pimpinan DPRD Riau atas desakan sejumlah anggota.

Pemprov Riau membayar uang eskalasi tersebut kepada sejumlah perusahaan. Persoalannya, kata Asri Auzar salah seorang penggagas hak angket, dana ini tidak pernah diketahui oleh DPRD Riau.(mbo)

Berikut ini adalah data perusahaan yang diduga menerima uang "panas"  eskalasi pemprov Riau ;

1. Proyek Pembangunan Jembatan Perawang yang dikerjakan oleh  PT. Pembangunan Perumahan.

2.Proyek Pembangunan Jalan Bagan Jaya,Kuala Enok dikerjakan oleh PT.Pembangunan Perumahan.

3. Proyek Pembangunan Jalan Dalu-dalu,Sp Manggala dikerjakan oleh PT. Adhi Karya

4.Proyek Pembangunan Jalan Sorek,Teluk Meranti dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya

5.Proyek Pembangunan Jalan Sei Anggar,Bakan Jaya dikerjakan oleh PT.Hutama Karya JO dan PT.Duta Graha Indah

6. Proyek Pembangunan Jembatan Teluk Masjid dikerjakan oleh PT.Waskita Karya

7. Proyek Pembangunan Jalan SP Kumu,Sontang,Duri dikerjakan oleh PT. Istaka Karya

8.Proyek Pembangunan jalan Sei Paning-Teluk Masjid-SP Pusako dikerja oleh PT.Modern Widya Jo dan PT.Anisa Putri Ragil

9.Proyek Jalan Pelitung-Sepahan-Sei Paning dikerjakan oleh PT.Harap Panjang.