JAKARTA - riautribune : Anggota Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mempertanyakan pola rekrutmen staf honorer serta pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal tersebut diungkapkan Sodik menyusul adanya insiden salah ketik kepanjangan lembaga KPK dalam surat undangan.
"Jadi ada apa dengan pola rekrutasi di Kemendagri? apa KKN? jadi seharusnya bukan dengan memecatnya tapi evaluasi itu,"ujar Sodik dalam pesan singkatnya, kemarin malam.
Sodik menjelaskan kenapa hal tersebut dipertanyakan, lantaran dirinya melihat insiden salah ketik terjadi karena buruknya pola rekrutmen yang dilakukan oleh Kemendagri terhadap staf yang akan masuk ke kementerian tersebut serta lemahnya pengawasan terhadap surat-menyurat.
"Saya lebih berminat komentari buruknya pola rekrutasi tenaga honorer kemendagri yang merekrut tenaga honorer yang tidak faham arti lembaga KPK dan tidak bisa membedakan pemberantasan dan perlindungan,"ungkapnya.
Kedepannya, Politisi Partai Gerindra tersebut mempunyai catatan penting untuk Kemendagri agar kejadian tersebut tidak terulang, di mana kementerian yang dibawahi oleh Tjahjo Kumolo tersebut harus melakukan evaluasi terhada sistem pola rekrutmen, pola pegawasan, dan pola manajemen surat-menyurat.
"Jadi ada tiga yang perlu dievaluasi, yakni pola rekruitasi, pola pengawasan, dan pola manajemen surat menyurat," tandasnya.
Sebelumnya, seorang staf honorer lulusan SMA salah ketik dengan menrubah akronim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Komisi Perlindungan Korupsi dalam sebuah surat undangan. Insiden tersebut pun sempat ramai diperbincangkan oleh netizen dan dianggap sebuah sabotase oleh Menteri Tjanhjo Kumolo.(okz/rt)