Kanal

Dekan FH Unilak Dr Fahmi : Isu Polarisasi dan Politik Identitas Harus Dihindari di Pemilu 2024

PEKANBARU, Riautribune.com - Pusat Studi Hukum bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru mengadakan seminar nasional bertemakan Pemilihan Umum serentak 2024, Selasa 22 Novemver 2022.

Seminar nasional mengangkat judul tantangan negara dalam mewujudkan demokrasi prosedural (Suatu evaluasi terhadap penyelenggaran pemilu serentak 2024) yang diadakan di aula Pustaka Unilak. Dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Dr Fahmi SH MH, dengan peserta lebih dari 200 yang didominasi oleh mahasiswa.

Sebagai narasumber yaitu, Bupati Kepulaun Meranti M Adil SH.MM, Pakar Hukum Tata Negara Riau Dr Eddy Asnawi SH.M.Hum, Anggota DPD RI Edwin Pratama, Komisoner KPU Riau Abdul Rahman, Anggota Bawaslu Riau Nanang Wartono, SH., MH, sebagai moderator Rachmad Oky Saputra SH MH dosen Fakultas Hukum.

Dr Fahmi saat membuka seminar mengatakan tema Pemilu serentak merupakan tema yang sangat menarik. Pemilu serentak akan dilaksanakan 14 Februari memilih DPR, DPRD, DPD dan Presiden serta pemilihan kepala daerah serentak bulan November 2024. 

"Kita ketahui bahwa indeks demokrasi di Indonesia dapat dikelompokkan beberapa hal, pertama; Keberlangsungan Pemilu yang bebas dan adil; Kedua keberadaan pemerintahan yang terbuka, akuntabel; Ketiga perlindungan hak sipil," ujar Dr Fahmi.

Dijelaskannya, seminar nasional ini dalam rangka untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik, harapannya Pemilu serentak lebih baik dari tahun 2019. Pemilu yang berkualitas ini indikatornya adalah bagaimana kesiapan penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu yang profesional, integritas. "Rakyat menyalurkan hak partisipasinya tanpa ada tekanan, terselenggaranya Pemilu yang baik dan bermartabat, kemudian terpilihnya legislatif dan eksekutif yang sesuai dengan keinginan rakyat," ujarnya.

Menurut Dr Fahmi tantangan pemilu 2024 adalah polarisasi, penyebaran hoax, ujaran kebencian, SARA, politik identitas, politik uang, netralitas TNI Polri ASN, dan ketidak netralan penyelenggara Pemilu. Semoga ini tentu saja berkurang dan bisa dihindari. " Ini merupakan komitmen FH Unilak  untuk mempersiapakan diri dan menyongsong Pemilu serentak."

Pelaksanaan seminar nasional diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab, beberapa topik ditanyakan kepada narasumber seperti berkaitan dengan Presidential Treshold 20 persen, pelaksanaan pemilu yang jurdil, dll.***

Ikuti Terus Riautribune

BERITA TERKAIT

BERITA TERPOPULER