PEKANBARU, Riautribune.com - Proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023 tingkat SMP dan SMA sederajat telah resmi ditutup. Beragam keluhan mencuat dari orangtua murid yang ingin anaknya bersekolah di unit sekolah negeri.
Keluhan yang disampaikan oleh beberapa orangtua murid kepada Riautribune, mencakup persoalan sistem zonasi yang menyebabkan anak mereka mengalami kegagalan dalam proses pendaftaran.
Seperti yang disampaikan oleh Nurida yang berdomisili di jalan Riau Ujung Pekanbaru, mengatakan bahwa anaknya gugur dalam proses pendaftaran disebabkan oleh lokasi rumah yang melewati batas zona dari lokasi sekolah tujuan pendaftaran.
"Kami kan tinggal di (jalan) Riau Ujung, untuk SMA (negeri) yang terdekat itu SMA negeri 2 dan SMA negeri 7, tapi keduanya melewati batas zona. Ketentuannya kata panitia sekolah harus maksimal 2 kilometer, sedangkan rumah kami menuju 2 sekolah itu sudah sampai kurang lebih 2500 meter," jelas ibu yang akrab dipanggil Ida tersebut pada Selasa (5/7/2022).
Hal tersebut membuat Ida dan suaminya berinisiatip untuk meminta kebijakan kepada pihak sekolah untuk mempertimbangkan hasil PPDB.
"Kalau dilihat dari jaraknya ya memang anak kami tidak masuk (penerimaan murid baru) di dua sekolah itu. Jadi apa anak kami harus berhenti sekolah," tanya Ida.
"Kami sudah minta kebijakan sekolah biar menolong kami. Kalau sekolah di swasta jujur kami tidak sanggup. Biayanya besar," katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Gunawan, ayah dari seorang calon siswa di tingkat SMP, dimana rumah mereka berada di jalan Hangtuah Pekanbaru.
"Kami mendaftarkan anak kami di SMP negeri 4, tapi hasilnya anak kami tidak lolos karena jarak rumah dari sekolah kalau di aplikasi pendaftaran itu 7500 meter," jawab Gunawan.
"Untuk syaratnya katanya itu sudah lewat dan kejauhan sehingga anak kami tidak masuk. Sekarang kami mau menanyakan, apakah hanya karena jarak anak sekolah tidak bisa memilih sekolah sesuai harapannya," tanya Gunawan.
Ia berusaha meminta alternatif kepada pihak terkait agar bisa diberi kesempatan kepada anaknya untuk bersekolah di sekolah negeri.
"Memang ada SMP negeri 9, tapi itu di Tenayan Raya, kalau untuk jarak justru lebih jauh ke Tenayan, kenapa di aplikasi malah disarankan kesana," ucap Gunawan.
Untuk hal tersebut, mereka berharap ada kebijakan dari pemerintah agar anak mereka tidak sampai bersekolah di sekolah swasta.
"Biaya sekolah swasta mahal, kami tidak sanggup. Kami berharap dinas pendidikan bisa memberikan solusi agar anak kami tetap bisa bersekolah," tutup Gunawan. (Reynold)