BAGANSIAPIAPI - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Pemkab Rohil mengadakan kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampinggan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan dan Pengganggaran Responsif Gender (PPRG) Bagi OPD dan Kecamatan se Kabupaten Rohil TA 2022, di Armarosa Hotel, Selasa (27/6/2022).
Kegiatan dilangsungkan selama tiga hari, sampai Kamis (29/6/2022), tersebut dibuka Asisten II Setda Rohil H Ali Asfar MSi. Kegiatan advokasi ini merupakan kali kedua dilaksanakan DP2KBP3A Pemkab Rohil, menghadirkan pembicara dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Fasilitator Gender Provinsi Riau dari FIK UIN Suska Riau.
Kegiatan itu diisi dengan penandatanganan kesepakatan dan komitmen untuk melaksanakan pengarusutamaan gender oleh organisasi perangkat daerah (OPD), dan kecamatan se Rohil.
"Penandatanganan itu untuk menunjukkan secara autentik, tertulis, bahwa kita, OPD yang ada di Pemda Rohil ini komitmen untuk melakukan penyetaraan gender di semua OPD dan kecamatan," kata Ali Asfar.
Atas izin Bupati Rohil Afrizal Sintong, jelas Ali Asfar, dengan kesepahaman PUG kegiatan-kegiatan yang ada di OPD, seperti pendidikan dan pelatihan, jangan lagi mengirim laki-laki saja, tapi juga menyertakan perempuan.
"Harapan gender ini kalau ada pelatihan, diminta 4 orang, itu mesti balance, dua laki-laki, dua perempuan. Nah ini harapan penyetaraan gender," terangnya.
Terkait dengan penandatanganan pelaksanaan PUG itu, Kepala Dinas DP2KBP3A Pemkab Rohil Sri Rahayu mengatakan, bertujuan agar setiap OPD dan kecamatan merespon dan menerapkan PUG di instansi masing-masing.
"Kegiatan ini tahun kemarin sudah di buat. Dari 30 OPD yang ikut serta, baru 7 OPD yang melaksanakan PPRG-nya, baik itu PUG, maupun vokal poinya. OPD yang lain belum, untuk itu tahun ini kita laksanakan lagi. Semoga OPD lain yang belum menerapkan PUG segera menyusul," terang Sri Rahayu.
Penerapan PUG, jelas Sri Rahayu agar Rohil dapat memperoleh Anugrah Parahita Ekapraya. Tahun lalu, sebutnya, anugerah itu diberikan Kementerian Pemberdayaa Perempuan kepada kepala daerah sekali dalam dua tahun.
"Tahun ini penghargaan itu diberikan tiap tahun, termasuk penghargaan Kabupaten Layak Anak. Untuk itu disepakati September 2022 dilakukan input data, dan penandatanganan tadi agar seluruh OPD dan kecamatan melaksanakan PUG di instansinya, " tandas Sri Rahayu. (amran)