JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonimian Musdhalifah Machmud menyatakan pemerintah akan tetap mengizinkan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Menurutnya, yang dilarang ekspor di tengah krisis minyak goreng di tanah air adalah refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein.
RBD merupakan bahan baku minyak goreng sawit. Larangan diberlakukan demi menjaga pasokan minyak goreng dalam negeri supayanya harganya bisa turun kembali.
Meski demikian tambahnya, pemerintah akan secara ketat memantau pasokan CPO dalam negeri yang digunakan sebagai bahan baku RBD palm olein.
"Jika terjadi kelangkaan minyak sawit olahan, maka bisa dilakukan larangan ekspor lebih lanjut," demikian salah satu slide yang dipresentasikan kepada perusahaan sawit seperti dikutip dari Reuters pada Selasa (26/4).
RBD palm olein menyumbang sekitar 40 persen dari total ekspor produk minyak sawit Indonesia. Dengan demikian larangan ekspor dapat mempengaruhi penerimaan ekspor RI secara signifikan.
Pasalnya, Indonesia biasanya mengekspor sekitar US$2,5 miliar hingga US$3 miliar produk minyak sawit per bulan.
Presiden Jokowi berencana melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai Kamis (28/4) mendatang. Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci terkait bahan baku minyak goreng yang sebut.
Jokowi hanya mengatakan kebijakan itu dilakukan demi menjamin ketersediaan minyak goreng di dalam negeri supaya harganya bisa murah lagi.
Untuk melaksanakan kebijakan itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan pertemuan dengan produsen minyak goreng.
Musim Mas, sebuah perusahaan minyak sawit swasta yang berbasis di Singapura, mengatakan cakupan larangan yang lebih kecil itu menunjukkan pemerintah memperhitungkan dampak terhadap industri dan petani kecil.
Di sisi lain, Senior Corporate Communication Musim Mas mengatakan dengan cakupan yang lebih kecil, larangan ekspor bisa bertahan lebih lama.
"Durasi ini akan berjalan, itu akan berdampak pada pasar juga," katanya.*