JAKARTA, Riautribune.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat merespons pernyataan pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang memberikan julukan 'Bapak Demokrasi' kepada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai julukan 'Bapak Perdamaian' memang tepat diberikan kepada SBY. Namun, menurut dia, jika mengamati situasi politik terkini, lebih tepat lagi jika SBY disebut sebagai 'Bapak Demokrasi' selama dua periode memimpin RI.
"Jika mencermati kondisi kehidupan politik kekinian, apalagi ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif dari elemen kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan serta kehidupan demokrasi yang terus mengalami kemunduran, maka predikat yang paling tepat mencermati potret dan capaian pemerintahan SBY selama dua periode adalah sebagai 'Bapak Demokrasi'," kata Kamhar lewat keterangan pers, Senin (18/4).
Kamhar menegaskan, SBY adalah sosok yang taat konstitusi. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu juga pro reformasi.
"Beliau adalah pribadi yang taat asas, pro reformasi, pro demokrasi, dan senantiasa menjunjung tinggi konstitusi," ucapnya.
Adapun terkait sebutan 'Bapak Perdamaian', Kamhar mengatakan, SBY bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakhiri konflik di berbagai daerah, seperti di Aceh dan Poso.
Selain itu, lanjut dia, SBY sukses mengakhiri konflik negara dengan kelompok-kelompok prokemerdekaan. SBY juga sukses dengan memberikan otonomi kepada daerah-daerah tersebut sebagai jalan tengah atau solusi atas konflik.
"Jadi pemberian predikat Pak SBY sebagai Bapak Perdamaian sangat tepat sebagai potret capaian di periode pertama," ujar Kamhar.
Selain SBY yang dijuluki sebagai 'Bapak Perdamaian', Kemensetneg mengungkapkan julukan kepada mantan lima presiden RI lain, yaitu Soekarno sebagai 'Bapak Proklamasi', Soeharto sebagai 'Bapak Pembangunan', dan Habibie sebagai 'Bapak Teknologi'.
Kemudian, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai 'Bapak Pluralisme' dan Megawati Soekarnoputri sebagai 'Ibu Penegak Konstitusi'.