BAGANSIAPIAPI - Aksi unjuk rasa Kelompok masyarakat Rokan Hilir (Rohil) yang mengatas namakan dari Madilog Institute, bersama Nelayan Terluka, Kamis (31/3/2022) ke Gedung DPRD Rohil di kawasan perkntoran Pemkab Rohil di Batu Enam berlangsung dalam kondisi aman.
Puluhan massa unjuk rasa tiba di depan Gedung DPRD Rohil dengan menggunakan kendaraan roda dua, serta kendaraan roda empat yang dilengkapi pengeras suara. Unjuk rasa ini terkait kelangkan minyak solar subsidi.
Beberapa menit korlap berorasi, datang belasan massa berpakaian seragam sekolah menengah atas, ikut bergabung unjuk rasa. Belasan pelajar berpakaian seragam dari salah satu SMK di Bangko. Namun, mereka tidak ikut masuk kehalaman Gedung DPRD Rohil saat massa unjuk rasa dipedbolehkan masuk berorasi di halaman gedung.
Kedatangan Madilog Institute, bersama Nelayan Terluka, disambut Ketua DPRD Rohil Maston, dan Sekretaris Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Rohil Hermawan.
"Selanjutnya dengan kedarangan (massa Medilog Institute dan Nelayan Terluka) ini akan segera kita lakukan hearing. Kami akan panggil PD Sarana Pembangunan Rohil (SPR), dan Dinas Perikanan untuk melakukan hearing," kata Ketua DPRD Rohil Maston, di depan puluhan massa unjuk rasa.
Rapat degar pendapat (RDP) atau RDP tersebut, kata Maston, sebagai tindak lanjut dari tuntutan dan kedatangan massa Medilog Institut dan Nelayan Terluka.
"Kalau tidak hari Senin nanti, hari Selasa kita panggil RDP," jelas Maston, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Koordinator Umum massa Medilog Institute, dan Nelayan Terluka, Abu Nawas, menyampaikan terimakasih atas kesediaan Ketua DPRD Rohil Maston, serta Sekretaris Komisi B Bidang Ekuin DPRD Rohil Hermawan, yang langsung datang menemui massa unjuk rasa.
"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pak Kapolsek (Kapolsek Bangko AKP Dedi Susanto), dan Satpol PP atas kegiatan hari ini, yang alhamdulilah tidak anarkis," kata Abu Nawas.
Namun, Abu Nawas juga menyampaikan kekecewaan tidak ada satu pun jajaran Direksi PD SPR, yang mengelola SPBU di Batu Lima, datang menemui mereka. Abu bersama massa Medilog Institute dan Nelayan Terluka berkeinginginan menemui Direksi PD SPR.
"Kami ingin menemui Direksi BUMD PD SPR sebelum hari Selasa (5 April 2022). Kami juga minta agar dalam rapat dengar pendapat itu diundang direksi dan Dinas Perikanan," ucap Abu Nawas.
Sekretaris Komisi B DPRD Rohil Hermawan, yang ditemui di Kantor PD SPR, mengatakan dari pertemuan dengan Direksi Utama PD SPR Kasmer Dahlan, dan Direktur Zulfakar Juned, mengatakan pihak PD SPR bersedia menghadiri RDP.
"RDP dijadwalkan Senin dan Selasa ini. Tadi mereka menyampaikan bersedia menghadiri RDP, " ujar Hermawan.
Sebagai mana diberitakan sebelumnya, ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan Medilog Institute, dan Nelayan Terluka, pertama meminta DPRD Rohil menghapus rekomendasi yang telah di keluarkan berbagai pihak terhadap
pembagian pembelian minyak bio solar bersubsidi di SPBU PD Sarana Pembangunan Rohil.
Kedua, mendesak Bupati Rohil mencopot 4 Direktur PD SPR, dan merekomendasikan meninjau ulang Badan Pengawas, serta Operator, karena dinilai gagal dalam menjalankan manajerial, serta diduga melakukan pembiaran terjadinya pungutan liar (pungli) di PD SPR Rohil.
Ketiga, Mendesak Bupati Rohil untuk mencopot Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Rohil, karena dinilai gagal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan nelayan yang tertuang dalam nawa bakti Rohil sebagai cita cita Negeri Seribu Kubah. (amran)