Dewan Nilai, Pengelolaan Mess Pemprov Riau Kurang Profesional

PEKANBARU-riautribune: Komisi C DPRD Riau melakukan inspeksi mendadak atau sidak mess Pemda Riau di Jakarta. Dalam sidak tersebut dewan melihat Pemprov Riau sudah tidak layak mengelola mess Riau yang terletak di kawasan Slipi, Jakarta.

Dalam sidak kemarin, Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson mengatakan Pemprov tidak bisa lagi mengelola mess itu selagi tujuannya mencari keuntungan, bukan sosial. Badan Penghubung Provinsi Riau selaku badan yang bertanggung jawab mengelola mess mengakui, target pendapatan yang diberikan tahun ini, sangatlah besar jika dibandingkan tahun kemarin.
Badan Penghubung menyampaikan target yang diberikan besar, Rp165 juta se tahun untuk tahun ini, kalau tahun lalu hanya Rp150 juta per tahun. Mess itu kalau dikelola untuk mencari keuntungan, maka kurang profesional.

Untuk itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Riau ini mengatakan, sebaiknya mess tersebut dikelola oleh pihak ketiga selagi tujuan dari mess itu untuk mencari keuntungan. Jika tujuannya untuk sosial, maka tidak perlu dikelola oleh pihak ketiga.
Di saat yang bersamaan, pihaknya menyayangkan kurangnya administrasi yang berkaitan dengan uang masuk yang ada di mess. Administrasi yang dimaksud seperti, tidak adanya buku tamu bagi pengunjung.

Semestinya buku tamu itu mesti ada, jelas berapa orang yang menyewa kamar di mess itu tiap malamnya. Kalau sistemnya seperti itu dengan tidak adanya buku tamu, wajar saja target pendapatan mereka tidak sampai. Guna menyelesaikan hal ini, dalam waktu dekat pihaknya akan mendudukkan persoalan ini dengan Dispenda Riau. Termasuk memutuskan, apakah tujuan mess ini untuk mencari keuntungan atau hanya bersifat sosial saja.
"Semenjak Perda yang berkaitan dengan mess ini dihapuskan, makin tidak jelas pengelolaan mess. Tahun 2012 yang lalu, Badan Penghubung bisa mendapatkan keuntungan sampai Rp350 juta, setelah itu tidak ada lagi, sampai sekarang," tutupnya. (mbo)