PEKANBARU, Riautribune.com - Pihak vendor yang bekerjasama dengan DPRD Kota Pekanbaru, melakukan penarikan terhadap beberapa lambang partai, kursi pimpinan di ruang paripurna dan foto anggota DPRD kota Pekanbaru ditarik.
Setidaknya 6 kursi yang ditujukan untuk para pimpinan fraksi di ruang paripurna, diangkat oleh beberapa pekerja dari vendor tersebut.
"Kami hanya diperintahkan sama pimpinan kami untuk menjemput kursi dan mencopot lambang fraksi," terang salah satu pekerja vendor yang tidak ingin namanya disebutkan, kepada riautribune pada Senin siang (27/12/2021).
Untuk alasan penarikan dan pencopotan logo fraksi partai dari ruangan masing-masing, pekerja tersebut tidak menjelaskan secara langsung.
"Kami cuma disuruh menjemput barang-barang ini saja, kalau alasannya kami tidak bisa menjawab, langsung sama pimpinan kami saja," ucap pekerja tersebut.
Saat mencoba menemui pihak yang bertanggung jawab atas persoalan tersebut, tidak ada satupun anggota dewan kota yang bersedia memberi pernyataan terkait penarikan barang-barang ruangan paripurna dan fraksi tersebut.
Ketika dikonfirmasi kepada koordinator pengadaan barang-barang tersebut, Hendrik yang biasa dipanggil Genk, mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan terkait tertundanya pembayaran.
"Hampir 800 juta rupiah yang belum dibayarkan untuk pengadaan barang-barang tersebut," ucap Genk kepada riautribune pada Senin (27/12/2021).
Untuk jenis pengadaannya, Genk menerangkan ada banyak bentuk barang dalam mengisi ruangan DPRD kota Pekanbaru tersebut. "Kursi pimpinan di ruang paripurna, akrilik logo partai, meja sidang di ruang fraksi, penyejuk ruangan dan macam lagi," ucap Genk.
Untuk upaya mediasi, Genk mengaku sudah melakukan beberapa kali pembicaraan terkait pembayaran tersebut, namun hingga saat ini belum ada realisasi dari pihak DPRD kota Pekanbaru.
"Sudah setahun lebih kami menunggu untuk pembayaran, tapi selalu tidak ada realisasi dari bagian keuangan, makanya kami ambil tindakan seperti ini," pungkas Genk. (Reynold)