SIAK, Riautribune.com - Pemkab Siak memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Siak dan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak atas keberhasilannya dalam melakukan mediasi Pengembalian sisa pelepasan kawasan hutan seluas 5.532 Hektar, bertempat di Balairung Datuk Empat Suku Komplek Perumahan Abdi Praja, Selasa 7 Desember 2021.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Bupati Siak Drs H Alfedri M, Si kepada Kepala Kejaksaan Negeri Siak Dharmabella Tymbasz, atas keberhasilannya dalam melakukan mediasi Pengembalian sisa pelepasan kawasan hutan seluas 5.532 Hektar, dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Budi Satria atas peran aktif dalam penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Siak.
Dalam sambutannya Bupati Alfedri menyampaikan, penghargaan ini diberikan berkat bantuan dan dukungan dari Kejaksaan Negeri Siak dan pihak Pertanahan yang telah mengupayakan mediasi dengan pimpinan PT Duta Swakarya Indah (DSI) sehingga PT DSI bisa mengembalikan selisih antara kawasan hutan dan izin lokasinya kepada pemerintah Kabupaten Siak melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Siak.
"Pemkab Siak memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kejari Siak yang telah mengupayakan mediasi dengan Pimpinan PT DSI. Sehingga PT DSI bisa mengembalikan selisih antara pelepasan kawasan hutan dengan izin lokasinya. Apresiasi juga diberikan kepada kepala BPN yang sudah membantu fasilitasi dan memediasi untuk penyelesaian konflik - konflik pertanahan," sebutnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Siak Dharmabella Tymbasz mengatakan pihak kejaksaan Negeri Siak melakukan mediasi dengan PT DSI ini karena adanya surat kuasa dari Pemerintah Kabupaten Siak.
"Atas surat kuasa dari Pemkab Siak, kami berhasil memediasi dan mendapatkan kembali aset yang selama ini statusnya tergantung dari PT DSI. Ini Sudah berhasil kita peroleh, insyaallah itu sudah bisa di inventarisir," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama Kepala BPN Siak Budi Satria juga mengucapkan terimakasih kepada Bupati Siak yang telah menyerahkan penghargaan atas penyelesaian konflik berkepanjangan antara masyarakat dengan PT DSI.
"Dengan penyerahan sertifikat dari DSI tentunya kedepannya lahan seluas 5.232 H ini akan kita jadikan objek reforma agraria. Dalam bentuk redistribusi tanah kepada penduduk tempatan sekitar, dengan demikian tidak ada lagi konflik masyarakat dengan pihak perusahaan," ungkapnya. (Rizal Iqbal)