JAKARTA, Riautribune.com - Ethiopia mendeklarasikan status darurat nasional selama enam bulan, usai pasukan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) merebut sejumlah kota di Amhara dan berencana menuju ibu kota, Addis Ababa.
Menteri Kehakiman Ethiopia, Gedion Timothewos, mengumumkan darurat militer itu Selasa (2/11), setelah TPLF mengklaim berhasil merebut Dessie, Kombolcha, dan Burka dalam beberapa hari terakhir.
"Negara kami menghadapi bahaya besar terhadap keberadaan, kedaulatan, dan persatuannya. Dan kami tidak bisa menghilangkan bahaya ini melalui sistem dan prosedur penegakan hukum yang biasa," kata Timothewos, seperti dikutip Reuters.
Siapapun yang melanggar status darurat, katanya, akan menghadapi hukuman tiga hingga 10 tahun penjara. Pelanggaran itu mencakup memberikan dukungan finansial, material atau moral kepada "kelompok teroris."
Pengumuman itu muncul dua hari usai Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, mendesak warga mengangkat senjata untuk melawan TPLF.
Pemerintah Kota Addis Ababa juga meminta penduduk untuk mendaftarkan senjata mereka dan bersiap mempertahankan wilayahnya.
"Warga bisa berkumpul di wilayah mereka dan menjaga lingkungan mereka," demikian pernyataan resmi Pemkot Adis Ababa.
"Mereka yang memiliki senjata tetapi tak bisa turut berperan menjaga lingkungan mereka, disarankan untuk menyerahkan senjata mereka kepada pemerintah atau kerabat dekat atau teman mereka."
Berdasarkan laporan Fana TV, penduduk di empat wilayah lain juga diminta untuk melawan pasukan Tigray.
Sementara itu, juru bicara TPLF, Getachew Reda, mengatakan jika pasukan Tigray dan sekutunya berhasil menyingkirkan pemerintah, mereka akan membentuk pemerintahan sementara.
"Jika pemerintah jatuh, kami pasti akan memiliki pengaturan sementara," katanya.
Menurutnya, diperlukan pula dialog nasional. Namun, ia memastikan bahwa Abiy dan jajaran menterinya tak akan diajak bekerja sama.
"Mereka akan menjalani hari mereka di pengadilan," katanya.
Ethiopia terakhir menetapkan status darurat nasional pada 2018, jelang Abiy naik ke tampuk kekuasaan. Ketika itu, jam malam diberlakukan dan pergerakan orang dibatasi, sementara ribuan orang juga dilaporkan ditahan.
Pada November 2020, Ethiopia juga berada dalam kekacauan. Saat itu, pasukan yang setia pada TPLF, termasuk sejumlah tentara, merebut pangkalan militer di Tigray. Abiy lantas mengirim lebih banyak pasukan ke wilayah itu.
Imbas konflik tersebut, 400 ribu orang terjerumus dalam kelaparan, ribuan warga sipil tewas, dan 2,5 juta penduduk meninggalkan rumah mereka.
TPLF telah mendominasi politik Ethiopia selama hampir tiga dekade. Namun, mereka kehilangan banyak pengaruh saat Abiy menjabat setelah bertahun-tahun protes anti-pemerintah.
Hubungan dengan TPLF pun memburuk setelah mereka menuduh Abiy memusatkan kekuasaan dan mengabaikan daerah-daerah pinggiran Ethiopia.*