PEKANBARU, Riautribune.com - Setelah mengadakan unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Riau, jalan Sudirman Pekanbaru, Kamis (21/10).
PMII dan perwakilan Petani serta koperasi akhirnya dipersilakan untuk masuk ke ruang Medium DPRD Provinsi Riau.
Dalam acara dengar pendapat tersebut, perwakilan Koperasi Makmur menyampaikan bahwa adanya pembungkaman dari oknum yang mengaku dari pihak PTPN-V terkait penjualan buah hingga pelaporan yang dirasakan oleh para petani seperti penekanan terhadapa para petani.
Seperti penjabaran dari anggota koperasi tersebut, bahwa ada satu orang petani dan satu unit mobil milik petani yang saat ini ditahan di Polsek Kampar terkait pelaporan dari pihak PT Langgam Harmoni yang melaporkan petani tersebut atas penjualan hasil panen kepada pihak luar.
"Kami merasa ditekan, karena selama ini kami tidak bisa menjual buah sawit milik kami, hasil kebun pribadi kami, kepada pihak luar. Kami dipaksa harus menjual ke PTPN yang diwakili oleh pihak PT Langgam Harmoni. Bahkan satu orang dan satu unit mobil milik pribadi petani ditahan di Polsek Kampar karena laporan dari Langgam," ujar perwakilan koperasi Makmur.
Seperti penjabaran oleh anggota koperasi Makmur tersebut, hingga tahun 2012, koperasi petani Makmur ditagihkan hutang oleh bank Agro sebesar 79 milyar. 2013 petani harus membayar hutang dan meminjam dari bank mandiri sebesar 83 milyar, tetapi pencairan melalui rekening PTPN-V. Hingga 2017 petani dan koperasi menanggung hutang sebesar 117 Milyar.
Hal ini ditanggapi oleh Syafarudin Poti, selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau dengan mengatakan akan menindak lanjuti laporan tersebut.
"Setelah kita adakan dengar pendapat ini, kami akan mencoba berkoordinasi dan merapatkan ini dengan ketua. Ada tiga hal yang menjadi persoalannya, persoalan pertama tentang status KTPA tersebut, yang kedua masalah hasil panen, dan yang ketiga masalah tenaga kerja dan upahnya. Ini akan kita bawa pada rapat pimpinan," ujar Syafarudin kepada riautribune di depan ruang Medium selepas acara jejak pendapat. (Rey)