Anggota DPRD Riau Asal Bengkalis Diminta Perjuangkan Roro Dumai-Rupat

RUPAT-riautribune: Selain mendukung lancarnya arus transportasi masyarakat, keberadaan roro penyeberangan Dumai-Rupat juga diharapkan bisa mendongkrak perkembangan wisata bahari Rupat. Sayangnya, transportasi yang sudah beroperasi sejak beberapa tahun silam itu kurang begitu maksimal, sejumlah warga masih saja berkeluh kesah.

Sejak kali pertama beroperasi, penyeberangan Dumai-Rupat hanya dilayani oleh satu kapal roro dengan kapasitas angkutan sangat terbatas. Seiring perjalanan waktu, arus penumpang semakin ramai akhirnya ditambah satu unit kapal roro. Namun, menurut sebagian kalangan penambahan satu kapal roro ini juga belum begitu membatu persoalan arus penyeberangan.

Pemkab Bengkalis sejatinya berkeinginan memberikan pelayanan yang baik, termasuk menyediakan kapal feri. Akan tetapi, penyeberangan Dumai-Rupat bukan di bawah wewenang Bengkalis tapi Provinsi Riau. Sedangkan kapal feri dan teknis pelayanan lainnya kabarnya di bawah kendali ASDP.

“Terserah siapa atau instansi mana yang mengelola penyeberangan Dumai-Rupat, yang kita inginkan arus penyeberangan lancar tidak seperti sekarang ini. kalau tetap seperti ini, sulit pulau Rupat akan berkembang terlebih lagi pariwisata baharinya,” sebut Khairudin tokoh muda Rupat, Ahad (24/01).

Diakui, untuk hari-hari biasa arus penyeberangan memang hanya diramaikan oleh kendaraan roda dua dan sejumlah truk pengangkut sawit serta komoditi lainnya. Tapi untuk hari-hari tertentu, seperti di waktu musim libur atau Sabtu-Ahad ramai orang yang berniat datang ke Rupat.

“Moment tertentu seperti ini mestinya bisa disiasati, jangan sampai pengunjung menunggu antri berjam-jam di pelabuhan Roro Dumai atau Rupat. Seperti pada hari Sabtu beberapa waktu lalu, puluhan kendaraan roda empat harus antri berjam-jam dan sebagiannya membatalkan niatnya ke Rupat karena terlalu lama menunggu,” keluh Khairuddin lagi.

Pemkab Bengkalis kata Khairuddin memang mengirimkan kapal KMP Tasik Gemilang untuk melayani penumpang. Sayangnya kapal milik Pemkab Bengkalis tersebut tidak dibenarkan berlayar karena ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi.

“Kita heran juga, katanya KMP Tasik Gemilang ini belum lama melakukan docking, tapi kok ada surat-menyurat yang mati, sehingga tidak dibenarkan berlayar oleh syahbandar. Entahlah, tak tahu siapa yang benar,” imbuhnya.

Terkait persoalan tersebut, Khairuddin berharap anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Bengkalis-Dumai untuk serius memperjuangkan persoalan penyeberangan roro Dumai-Rupat. Paling tidak ada kapal yang lebih besar beroperasi di lintas Dumai-Rupat, selain itu tripnya juga ditambah.

“Kalau memang kewenangan ini berada di tingkat provinsi, kami minta bapak-bapak dewan asal Bengkalis yang di provinsi mohon diperjuangkan ini. Kalau tetap seperti ini, sampai kapanpun pantai yang kita bangga-banggakan itu tidak akan berkembang,” harapnya. (afa)