PEKANBARU, Riautribune.com - Dalam rangka peringatan Ulang Tahunnya ke-6, media siber Riautribune.com menggelar dialog interaktif yang diberi tajuk "Bincang Peradaban" dengan tema Masa Depan Riau Pasca Alih Kelola Blok Rokan. Acara ini juga bersempena peresmian Mabest Kopi dan Riau Development Institute, yang merupakan grup usaha dari Riautribune.
Dialog "Bincang Peradaban" ini menghadirkan sejumlah narasumber antara lain, H. Abdul Wahid, S.Pd (Anggota DPR RI Komisi VII), Fauzi Kadir, SH MH, Tokoh masyarakat Riau, Helfried Sitompul (Ketua Umum APJPMI), DR Husnul Kausarian (Direktur Riau Petroleum) dan DR Jupendri, M.Ikom (Direktur Eksekutif Riau Development Institute).
Dalam pemaparannya, Abdul Wahid mengungkapkan, alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron kepada Pertamina dapat dilihat sebagai peluang besar bagi masyarakat Riau. Sebab selain Pertamina merupakan perusahaan BUMN yang tentunya punya kepedulian lebih besar terhadap kepentingan nasional, dalam alih kelola ini Riau juga kebagian Participating Interest (PI) sebesar 10 persen.
"PI sebesar 10 persen ini merupakan penyertaan modal daerah terhadap pengelolaan Blok Rokan. Penyertaan modal ini dapat dibayar kemudian setelah mendapat keuntungan dari Blok Rokan ini. Dan untuk mengelola PI 10 persen ini Pemprov telah menunjuk PT Riau Petroleum sebagai perusahaan yang ikut dalam pengelolaan Blok Rokan," jelas Ketua DPW PKB Riau ini.
Meski demikian, Wahid mengingatkan agar seluruh masyarakat Riau terus mengawasi agar Pertamina bekerja secara profesional dalam menjaga produktivitas Blok Rokan serta. "Kita harus mengontrol secara ketat bagaimana Pertaminan mengelola Blok Rokan ini. Apalagi dalam pengelolaan Blok Rokan ini Pertamina menggunakan sistem Gross Split, artinya perusahaan punya keleluasaan untuk menentukan sendiri kebijakan usaha. Nah, jangan sampai nanti tidak mempedulikan pengusaha dan pekerja lokal," katanya.
Direktur Utama PT Riau Petroleum, Dr Khusnul Kausarian, dalam kesempatan itu mengungkapkan sesuai Peraturan Menteri ESDM no. 37 tahun 2016, perusahaan pengelola PI 10 persen tidak boleh melakukan kegiatan atau aktivitas lain, jadi betul-betul hanya sebagai pengelola saham 10 persen. "Kalau ingin ikut melakukan aktivitas lain, maka BUMD tesebut harus membentuk anak perusahaan," jelasnya.
Ditambahkan Khusnul, meski hanya 10 persen namun nilai yang akan diperoleh Riau cukup besar, mengingat produksi Blok Rokan saat ini mencapai lebih 160 ribu barrel. "Ini artinya Riau akan memperoleh bagian sebesar 16 ribu barrel. Ini tentunya dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan di Riau," katanya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Riau, Fauzi Kadir mengungkapkan, alih kelola ini semestinya harus dilakukan 20 tahun yang lalu. Ironisnya, baru sekarang dilakukan alih kelola dan bukan diserahkan kepada Riau. "Mestinya, kalaupun baru sekarang dilakukan alih kelola, bukan diserahkan ke Pertamina, tapi langsung ke masyarakat Riau. Biar nanti BUMD Riau yang mengelola," tegasnya.
Menurut Fauzi, track record Pertamina selama ini tidaklah tergolong bagus sebagai sebuah BUMN karena selalu merugi. "Karena itu saya tidak terlalu yakin jika Blok Rokan ini akan lebih baik. Untuk itu perlu kita kawal dengan ketat," ujarnya.
Harapan agar Pertamina lebih memperhatikan perusahaan lokal dalam pengelolaan Blok Rokan disampaikan Helfried Sitompul, Ketua Umum Asosasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia. Menurutnya, perusahaan penunjang migas di Riau sudah memiliki kemampuan yang baik.
"Teman-teman di asosiasi sudah memiliki pengalaman saat bekerja sama dengan PT Chevron. Jadi tak perlu diragukan lagi. Bahkan sudah saatnya mereka naik kelas dengan dipercaya mengerjakan proyek-proyek yang nilainya lebih besar," kata Herlfried.
Ia juga meminta PT Riau Petroleum tidak membentuk banyak anak perusahaan agar dapat ikut serta dalam mengerjakan proyek Blok Rokan. "Kalau semua nanti mau digarap anak perusahaan BUMD, mana pula bagian untuk perusahaan-perusahaan penunjang Migas lainnya," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Riau Development Institute, Dr. Jupendri, M.Ikom mengungkapkan, alih kelola Blok Rokan ini bisa membawa tiga konsekwensi. Pertama, menjadi berkah yang luar biasa bagi masyarakat Riau jika dikelola secara profesional dan berdampak pada program pembangunan yang menyentuh kebutuhan rakyat, seperti program pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi rakyat.
Kedua, alih kelola ini tidak berarti apa-apa jika pengelolaannya tidak maksimal dan dana yang masuk ke daerah tidak menjadi program yang nyata dirasakan masyarakat. "Dan ketiga, justeru menjadi bencana jika menciptakan konflik antar elit dan dikorupsi," tegasnya.
Pemimpin Redaksi Riautribune.com, Satria Utama, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian acara HUT Riau Tribune.com dan peresmian Mabest Kopi, antara lain PT Sharp, Bank Riaukepri, RS Awal Bros, dan DPRD Riau.***